Network
Selain itu, Ade pun merujuk pada Sila kedua Pancasila yang mengartikan setiap rakyat Indonesia seharusnya bisa menghargai hak manusia beradab yang berbeda dengannya.
“Sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu berarti rakyat Indonesia di seluruh tanah Indonesia harus menghargai hak manusia beradab untuk berbeda, termasuk dalam beragama dan berkeyakinan,” tambahnya.
Baca Juga: Cuitan Bernada Pelecehan Seksual Viral, Politikus Demokrat Minta Maaf dengan Narasi Pembelaan Diri
Kemudian berikutnya, rasa saling menghargai perbedaan itu dapat menyatu dalam sila ketiga Pancasila yang mengartikan kekeluargaan mengatasnamakan Indonesia melingkupi perbedaan itu.
“Sila persatuan Indonesia itu berarti kita semua adalah satu keluarga, terlepas dari perbedaan keyakinan dan agama kita,” tambahnya.
Dengan demikian, ia menyebut keputusan Gubernur Sumatera Barat saat itu yang berdalih kelompok agama islam setempat mendesak agar aplikasi Injil berbahasa Minang dilarang, adalah hal yang paling tidak pancasilais.
Artinya, ini menjadi bukti dari sikap anti Pancasila yang sering terdengar dari Sumbar, bahwa penindasan terhadap non-muslim masih terjadi di sana.
Baca Juga: Makna Mendalam dari Pernyataan Puan, Pakar: Sumbar Bukan Hanya untuk Satu Etnis, Harapan Pancasila
“Banyak pemuka agama dan adat di provinsi tersebut berdalih bahwa mereka sekadar menegakkan prinsip: adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. Yang artinya masyarakat di sana menegakkan adat yang bersendikan syariah, yang berlandaskan Alquran,
“Ini jelas mengherankan karena mereka seolah menyatakan bahwa Alquran mengajarkan umat Islam untuk memusuhi dan menindas hak umat Kristen untuk beribadat," demikian pernyataan tegas Ade terkait selubung anti Pancasila di Sumbar.
