Network
Atas sebab itu, Isvie menyatakan, sangat menyesalkan sikap Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur NTB yang sudah membuka hubungkan dagang dengan Israel.
"Saya sangat menyayangkan itu bisa terjadi, sedangkan pemerintah kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," papar Isvie.
Baca Juga: Kim Yo Jong Dinobatkan sebagai Penerus Dinasti Kim, Benarkah Sebenarnya Kim Jong Un Telah Meninggal?
Sedangkan di sisi lain, Dinas Perdagangan Provinsi NTB membantah mengikat perjanjian dagang dengan Israel.
"Meski sejumlah produk NTB tercatat masuk ekspor ke Israel dan negara timur tengah lainnya, namun NTB tidak punya ikatan kerja sama dalam bentuk perjanjian dagang," ungkap Kepala Dinas Perdagangan NTB, H Fathurrahman.
Alih-alih terikat kerja sama, ia menyebut produk-produk NTB tercatat berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) yang biasa di sebut Certificate of Origin (COO).
Konon surat ini merupakan sertifikat asal barang, sehingga pernyataan sertifikat dapat diketahui asal daerah barang/komoditas yang di ekspor tersebut.
Baca Juga: Tak Semanis Janji Pemerintah, Pencairan BLT Rp600 Ribu untuk Pekerja Gagal Terwujud Hari Ini
"SKA digunakan untuk mengontrol laju ekspor di Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan no 19 tahun 2019 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk barang asal Indonesia. Memang produk kita di ekspor ke sejumlah negara, tetapi tidak ada perjanjian dagang (dengan Israel) itu," tegasnya.
Dalam arti lain, Pemprov NTB hingga saat ini mengungkap tidak pernah meneken perjanjian perdagangan dengan pihak luar negeri, sepenuhnya kewenangan ada di pemerintah pusat.
