Network
PR CIREBON - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai utama pengusung Presiden Joko Widodo nampak mulai angkat bicara terkait isu reshuffle perombakan menteri Kabinet Indonesia Maju.
Mulai dari pernyataan tegas bahwa perubahan susunan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Reshuffle muncul dari presiden bukan dari pengamat, bukan juga dari partai politik pendukungnya, tetapi dari presiden," ungkap Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta pada Jumat, 21 Agustus 2020.
Baca Juga: Serang Balik IPW Soal Prediksi Reshuffle Menteri, Istana: Awasi Kepolisian Aja, Jangan Kabinet
Sedangkan keputusan reshuffle hanya bisa terjadi atas kemauan kepala negara, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Maruf Amin.
Hanya saja, proses perombakan kabinet tentu akan dilakukan dengan pertimbangan matang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan di masa mendatang.
Adapun pertimbangan matang itu akan ditandai dengan Presiden Jokowi melakukan dialog dengan para pimpinan partai politik, bila akan melakukan perombakan kabinet.
Artinya, keputusan soal reshuffle tidak akan dilakukan sembarangan.
Baca Juga: Sri Mulyani Pusing dengan Menteri Baru Tak Paham Anggaran, Rizal Ramli: Dia Sok Jago, Paling Pintar
"Intinya bagi seluruh kader PDIP yang ditempatkan menteri terus kami pacu untuk bekerja keras memberikan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden untuk menjawab berbagai tantangan saat ini, khususnya pandemi Covid-19," jelas Hasto, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
