Network
PR CIREBON - Pemakaian jasa influencer dan buzzer untuk menyosialisasikan program pemerintah hingga menembus anggaran sebesar Rp90,5 miliar, adalah merupakan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), sekaligus menjadi bahan kritikkan pengamat kini.
Salah satunya adalah Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto yang mengaku kaget adanya anggaran jumbo dari uang rakyat hanya untuk sosialisasi program melalui influencer.
"Lantas apa peran kehumasan yang ada di setiap kementerian dan lembaga yang dimiliki pemerintah? Bukankah mereka secara institusional baik perangkat dan sumber daya manusianya mempunyai tugas dan kapasitan yang lebih dari cukup untuk mensosialisasikan setiap kebijakan pemerintah," ungkap Didik, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi pada Sabtu, 22 Agustus 2020.
Baca Juga: Influencer Banyak Terima Dana Ketimbang Riset Vaksin, DPR: Bukti Presiden Jokowi Hanya Peduli Citra
Lebih lanjut, Didik mengatakan dengan sarana dan sumber daya yang sangat besar tersebut, seharusnya pemerintah akan mampu dan tidak bisa dikalahkan oleh siapa pun. Terlebih, jika kebijakan dan program pemerintah tersebut orientasinya untuk kepentingan rakyat.
Artinya, tanpa peran influencer, rakyat tetap akan mengakses dengan sendirinya untuk mengetahui program tersebut.
Sedangkan berkaitan ukuran kebijakan dan program yang baik, sebenarnya bukan seberapa capaian infuencer meng-endorse setiap produk pemerintah, tapi seberapa banyak rakyat mengafirmasi dan merasakan manfaat atas kebijakan dan program tersebut.
Baca Juga: Tri Rismaharini Bawa Surabaya Terkenal di Dunia, Megawati: Prestasi Luar Biasa dan Harus Dicontoh
Lebih lanjut, Didik mengatakan kebijakan tersebut seharusnya dibuat secara transparan dan akuntabel serta berpihak kepada kepentingan rakyat, sehingga secara otomatis dengan sarana dan sumber daya yang dimiliki negara, rakyat bukan hanya menjadi infuencer pemerintah, tapi lebih dari itu, rakyat akan membanggakan produk pemimpinnya.
"Contoh yang paling konkret adalah pada era SBY ketika ada program prorakyat yang inline dengan kebutuhan rakyat, memori rakyat tidak akan pernah hilang atas kemanfaatan Program pro rakyat yang dibingkai dalam 4 klaster (kelompok), yaitu klaster 1 (bantuan dan perlindungan sosial), klaster 2 (Pemberdayaan Masyarakat), Klaster 3 (Kredit Usaha Rakyat), Klaster 4 (Program Pro Rakyat)," pungkas Didik mengakhiri penjelasan.***
