Network
PR CIREBON - Keberadaan buzzer yang beriringan dengan influencer sempat dianggap sebagai alat sosialisasi untuk perantara informasi dari pemerintah kepada masyarakat.
Namun baru-baru ini, peneliti Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Defny Holidin memiliki pandangan lain tentang peran influencer dan buzzer yang dinilai sudah beralih dari alat sosialisasi menjadi alat propaganda baru untuk menciptakan persepsi positif dari masyarakat.
Bahkan, selama ini informasi yang disebarkan influencer lebih sering berbelok atau penyimpangan informasi yang membahayakan publik.
Baca Juga: Baru Validasi 7,5 Juta Pekerja Siap Terima Bansos, Dirut: Perusahaan Belum Sampaikan, Harap Lapor
"Maka sebetulnya peran influencer itu sama sekali tidak diperlukan," ungkap Defny, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Sabtu, 22 Agustus 2020.
Atas sebab itu, ia mengharapkan pemerintah tidak menggunakan influencer sebagai obyek penyebaran informasi.
"Secara anggaran rasionalitas anggaran, kita akan mengatakan itu pemborosan," tandas Defny.
Baca Juga: Dugaan Kaderisasi HTI di Jawa Timur, Fachrul Razi: Sudah Bubar, Indonesia Tolak Khilafah
Sebagai informasi, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sebelumnya, bahwa pemerintah telah menghabiskan dana Rp90.45 miliar untuk belanja jasa influencer mulai dari 2017 hingga 2020.***
