Network
PR CIREBON - Pemakaian jasa influencer dalam masa pemerintah Presiden Joko Widodo menarik perhatian publik usai Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis data dana yang dihabiskan mencapai Rp90,45 miliar mulai dari 2017 hingga 2020.
Dalam detailnya, angka tersebut didapat ICW dari penelusuran pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terhadap sejumlah kementerian dan lembaga, dilakukan dari 14-18 Agustus 2020 menggunakan kata kunci media sosial atau social media, influencer, key opinion leader, komunikasi, dan Youtube.
"Terdapat 34 Kementerian, 5 LPNK, dan dua lembaga penegak hukum yakni, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI," ungkap peneliti ICW Egi Primayogha di Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2020 lalu.
Baca Juga: Influencer Bukan Alat Sosialisasi, Peneliti: Mereka Propaganda Baru Ciptakan Penyimpangan Informasi
Sebagai tanggapan, Kantor Staf Presiden (KSP) membantah tuduhan telah menghamburkan uang dengan menggandeng influencer, karena mereka menilai langkah pemerintah itu sah-sah saja untuk menyosialisasikan program.
Hal ini diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian, bahwa sejak awal pemerintah memang memanfaatkan berbagai jalur komunikasi yang efektif agar program dan kebijakan bisa dipahami oleh masyarakat, termasuk memakai influencer atau tokoh publik yang dikenal kalangan luas.
"Influencer adalah mereka yang punya massa, punya pengikut, punya pendengar. Apa yang mereka sampaikan pasti didengar orang banyak. Sehingga dipanggil supaya bisa terhindar dari hoaks, fitnah, dari pembunuhan karakter, menggunakan media sosial secara positif," ujar Donny, seperti dikutip dari PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: Dugaan Kaderisasi HTI di Jawa Timur, Fachrul Razi: Sudah Bubar, Indonesia Tolak Khilafah
Lebih lanjut, Donny menyatakan program kerja pemerintah memang harus dikabarkan hingga ke pelosok dan desa-desa, sehinga influencer adalah salah stau yang bisa menjangkau semua kalangan, dengan jejaring pengikutnya yang luas.
Apalagi, ada fakta menyebutkan 40 persen populasi Indonesia masuk dalam golongan milenial yang dianggap melek teknologi.
