Network
PR CIREBON - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah melakukan pendeklarasian diri pada Selasa, 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Ratusan tokoh penting hadir dalam deklarasi maklumat KAMI tersebut, di mana sejumlah tokoh membacakan delapan poin maklumat KAMI.
Namun, KAMI sebenarnya digerakan oleh tiga tokoh yakni, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo, serta Ketua Umum Komite Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 Prof Rochmat Wahab.
Baca Juga: Lakukan Infeksi Terhadap Obat Covid-19 Unair, BPOM Temukan Gap Kritis hingga Minor
Selain ketiga tokoh penggerak, terdapat juga beberapa tokoh penting yang tergabung, mulai dari Rocky Gerung hingga Amien Rais dan Titiek Soeharto.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin berpendapat munculnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) akibat mandul dan tumpulnya kekuatan partai oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Gerakan KAMI menjadi penting. Karena bagaimanapun pemerintah butuh kritik. Saat ini tak ada lagi check and balance di parlemen," kata Ujang kepada rri.co.id, Selasa, 18 Agustus 2020.
Baca Juga: Kecanduan Main Game Online hingga Lupa Minum, Seorang Remaja Laki-laki Tewas karena Dehidrasi Parah
KAMI menjadi gerakan yang penting disaat ini, yang menimbulkan efek akan lebih banyak lagi gerakan-gerakan yang berani untuk mengkritik pemerintah.
Ujang meyakini jika gerakan KAMI murni untuk menyelamatkan Indonesia, maka tidak mudah digembosi oleh pihak pemerintah. "Gerakan KAMI bisa menjadi gerakan yang akan mendapat simpati publik," ujarnya.
Berikut PikiranRakyat-Cirebon.com telah merangkum jejak politik dari para penggerak KAMI, yang dikutip dari RRI.
Baca Juga: Australia akan Bagikan Vaksin Covid-19 Gratis ke 25 Juta Penduduknya yang Terpapar Virus Corona
1. Gatot Nurmantyo
Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo merupakan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (2015-2017), juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir. Pada bulan Juni 2015, ia diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Moeldoko yang memasuki masa purna baktinya.
Gatot bersama tokoh pemerintahan lainnya beserta para aktivis sosial bergabung dalam aksi untuk mendukung toleransi beragama selama periode unjuk rasa di Jakarta pada bulan November 2016.
Baca Juga: Australia akan Bagikan Vaksin Covid-19 Gratis ke 25 Juta Penduduknya yang Terpapar Virus Corona
Bersama dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian dan aktivis Islam seperti Yenny Wahid, mereka menggalang dukungan untuk persatuan antar agama sebagai penyeimbang dari aksi unjuk rasa yang digelar sebelumnya terhadap Gubernur DKI Jakarta beragama Kristen keturunan Tionghoa, Basuki Tjahaja Purnama yang diwarnai elemen intoleransi dan Sinofobia.
Selepas purna tugas dari Panglima TNI Desember 2017, nama Gatot santer digadang-gadang sebagai calon alternatif di Pilpres 2019 lalu.
Namanya juga masuk dalam survei sejumlah lembaga riset. Bersanding dengan seperti Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Baca Juga: Tak Hanya Korea Selatan, Deretan Negara ini Juga Menerapkan Wajib Militer untuk Warganya
Beberapa partai menyatakan mempertimbangkan mengusung Gatot sebagai calon alternatif lewat poros ketiga, termasuk PAN yang ingin menduetkannya dengan Zulkifli Hasan atau Gerindra yang sempat berpikir menyandingkan Gatot dengan Prabowo.
Namun, pada akhirnya Gatot tidak mendapatkan pengusung, sehingga poros ketiga tidak jadi terbentuk.
Gatot disebut memilih merapat mendukung Prabowo-Sandiaga dan masuk tim inti pemenangan.
Baca Juga: Berpotensi Jadi Calon Presiden 2024, Harta Gatot Nurmantyo Mencapai Rp26,7 Miliar Tanpa Utang
2. Din Syamsuddin
Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A., atau dikenal dengan Din Syamsuddin merupakan seorang tokoh Muhammadiyah, yang menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015, jabatannya ini lalu digantikan oleh Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si.
Ia diamanati untuk menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat menggantikan Dr (HC). KH. Sahal Mahfudz yang meninggal dunia pada Jumat 24 Januari 2014.
Din Syamsuddin Resmi Jadi Ketua Umum MUI sebagai ketua umum baru, menggantikan Sahal Mahfudz yang meninggal dunia pada Jumat 24 Januari 2014.
Baca Juga: Waspadai Kolusi Demi Kepentingan Politik, PA 212 akan Terus Mengawal Pergerakan KAMI
Din sempat di tunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban.
Namun, tak lama, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia itu mundur dari jabatan tersebut demi menjaga netralitas di Pilpres 2019 yang mana Capres Jokowi melawan Prabowo Subianto.
Pada hasil Pilpres 2019, Din sempat turut berkomentar atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh dalil kecurangan dan pelanggaran Pilpres 2019 yang diajukan pasangan Subianto dan Sandiaga Uno.
Baca Juga: Kritik Pemasangan Masker di Patung Sudirman, Ketua Fraksi PDIP: Pertanda Anies Kebingunan, Panik
3. Rochmat Wahab
Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. merupakan guru besar dalam bidang ilmu pendidikan anak berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
Ia menjabat rektor Universitas Negeri Yogyakarta untuk periode 2009-2017, Ketua III Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) masa bakti 2014-2019, Ketua Umum Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhI) periode 2011-2016[4], dan Ketua Tanfidliyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY masa bakti 2011-2016.
Ia pernah menjabat Ketua I Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (2009-2013), Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (2011-2015), Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DIY (2011-2016), Ketua III Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (2014-2019), Bendahara Umum Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (2014-2016), Ketua Umum Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tingggi Negeri (2015), Ketua Forum Rektor Indonesia (2015-2016), dan Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia tahun 2017.
Baca Juga: Patung Jenderal Sudirman di Jakarta akan Dipasangkan Masker, Ada Apa?
Rochmat Wahab terpilih kembali menjadi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk kedua kalinya, yaitu periode 2013-2017.
Rochmat Wahab memimpin ormas keagamaan dengan didaulat menjadi ketua PWNU DIY periode 2011-2016.
Istri Rochmat Wahab merupakan cucu dari tokoh pendiri NU, KH A. Wahab Hasbullah. Para gurunya juga ustadz dan kiai yang dilahirkan dari rahim pesantren. Maka dari itu, ia tidak meninggalkan NU dan ingin terus mengabdikan diri di ormas Nahdlatul Ulama.***
