Network
PR CIREBON - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengkonfirmasi pernyataannya tentang posisi Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden akan digantikan oleh Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan bahwa analisisnya itu sebagai tafsir politik.
Analisis panasnya bermula dari mendadaknya proses pemilihan Ma’ruf sebagai pendamping Presiden Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Padahal, saat itu ada Mahfud Md yang santer disebut telah disiapkan sebagai calon wakil presiden.
Baca Juga: Miliki Nilai Adiluhung yang Mengayomi, Karpet Batik Mega Mendung Dinilai Nistakan Budaya Cirebon
“Dalam tafsir politik, PDIP sebagai pendukung Jokowi cukup tidak beruntung kalau wapresnya Mahfud Md. Karena 2024 Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi. Karena posisi wapres itu menjadi sangat penting untuk periode 2019-2024. Kalau Mahfud MD kan nanti yang diuntungkan PKB atau partai-partai yang lain. PDIP tidak beruntung,” tutur Ubedilah, seperti diberitakan wartaekonomi.co.id partner sindikasi konten Rakyat Merdeka dalam artikel berjudul "Isu Liar Prabowo Gantikan Ma'ruf, Emang Segampang PHK Karyawan?".
Ubedilah mengungkapkan cepatnya proses pemilihan itu memunculkan dugaan bahwa PDIP memilih calon wakil presiden yang lebih menguntungkan dan bisa dihentikan di tengah jalan, karenanya mereka memilih Ma'ruf Amin.
"Itu kan tafsir politik. Karena prosesnya tidak normal, waktu pencalonan itu kan sangat mendadak. Makanya, itu memungkinkan tafsir semacam itu," katanya.
Baca Juga: Setelah Ridwan Kamil, Doni Monardo Menambah Tokoh Pemerintah Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19
Ubedilah mengungkapkan Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra memiliki legitimasi politik yang kuat.
“Kenapa muncul Prabowo, karena Prabowo kan rival, kontestan Pemilu 2019 yang posisi suaranya kedua setelah Jokowi menurut hasil dari KPU. Artinya, dia orang kuat yang didukung oleh pemilih yang sangat banyak,” ujarnya.
Jadi, lanjut dia, kalau presiden dan wakil presiden adalah dua orang kuat yang secara elektoral memiliki legitimasi politik yang kuat, maka pemerintahannya akan menjadi kuat.
Baca Juga: Indonesia Berperan dalam Pembuatan Vaksin, Pemerintah Butuh Payung Hukum Soal Vaksin Covid-19
Tak hanya itu, Gerindra juga memiliki suara terbanyak kedua bersama PDIP dan Golkar.
Menanggapi isu tersebut, Gerindra merasa tak enak hati, menyebut isu itu seperti hendak mengadu domba Ma’ruf dengan Prabowo.
“Jangan ada narasi yang bisa adu domba Pak Prabowo dengan siapa pun, termasuk dengan Pak Wakil Presiden,” ujar Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman, kemarin.
Baca Juga: 20 Negara Kompak Borong Vaksin Covid-19 Rusia, WHO Justru Tak Punya Informasi Cukup untuk Menilai
Sementara itu Wasekjen PPP, Achmad Baidowi menilai isu murahan itu dihembuskan untuk membuat kekacauan.
“Lebih baik fokus bekerja untuk Indonesia ke depan dibanding meladeni isu nggak jelas, bikin kekacauan,” ujar Baidowi.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut mengganti Wapres tidak semudah mengganti karyawan perusahaan.
“Memangnya negara ini berjalan tanpa konstitusi, apa! Pasti ada kelompok yang sedang bermain untuk membingungkan masyarakat,” tukas Daniel.***
Partner Konten: Warta Ekonomi > Rakyat Merdeka
