Network
PR CIREBON - Belum lama ini, beredar foto Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlihat memakai batik korpri yang didesain gamis yang diunggah seorang pengguna Twitter, @mbahJogja.
Tepatnya, foto yang beredar itu menyertakan narasi bernada tuduhan terhadap kepala dinas setempat yang tak mampu memberi teguran kepada pegawainya tersebut.
"Entah... Yang tidak mampu menegur kepala dinasnya, atau bagian kepegawaianya," tulis pemilik akun Twitter @mbahJogja pada Rabu, 15 Juli 2020.
Baca Juga: Habib Rizieq Orasi dalam Aksi Tolak RUU HIP, Sebut Presiden Jokowi Buat Kedaulatan Negara Terancam
Unggahan itu kini telah mendapatkan 2,8 Ribu Retweet dan 5,3 Likes, serta dibanjiri ratusan komentar pengguna akun Twitter lain.
Adapun beberapa komentarnya adalah sebagai berikut.
"Kalau di tempatku ada peraturannya (pakaian dinas dan atribut); ngga bisa dimodifikasi, apalagi sudah detil. Kondisi seperti berjilbab, hamil juga sudah diatur model pakaiannya. Beda instansi , beda aturannya (kementerian/lembaga/perangkat daerah). Yang difoto itu seragam korpri," tulis pemilik akun Twitter @meilia_w menyatakan pendapat secara objektif
Baca Juga: Selidiki Peretasan Akun Twitter Ternama Dunia, dari Kemungkinan Orang Dalam hingga FBI Turun Tangan
Sedangkan, pengguna Twitter lain menyebut model baju Korpri yang digunakan sang PNS telah menyalahi aturan.
Tepatnya, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 Tahun 2011 Pasal 3 menerangkan bahwa seragam Korpri harus berlengan panjang dan bagian bawah hanya sampai sekitar pinggang. Artinya, kemungkinan besar PNS itu telah melanggar aturan kedisiplinan.
"Saya gak tau, apakah ada aturan baku mengenai pakaian seragam ASN? Bentuk n ukuran hrs spt apa? Kalau ada, ybs seharusnya ditegur dong, n klo gak mau juga. Dikasih sanksi sj, mungkin dipecat atau bagaimana. Tinggal di negaranya sendiri, tp gak nurut aturan negara. Maunya apa?," tulis pemilik akun Twitter @Bagonghardjo1.
Baca Juga: 17 Juli 14 Tahun Lalu, Gempa Bumi Picu Tsunami Guncang Pantai Selatan Jawa hingga Tewaskan 665 Orang
Hingga saat ini, belum ada keterangan pasti di mana lokasi dinas yang bersangkutan, serta klarifikasi dari orang yang berada dalam foto tersebut.
Namun demikian, seorang pengguna Twitter lain nampak mengunggah foto Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sedang memakai seragam serupa, tetapi dengan model desain pakaian adat Jawa, Sorjan.
"Kalau model begini boleh ya, Bang? Maaf, cuma tanya..." tulis akun @rifqinurhidayat
Kalau model begini boleh ya, Bang? Maaf, cuma tanya... ???????? pic.twitter.com/q3jOMj2XHf— Rifqi Nur Hidayat (@rifqinurhidayat) July 15, 2020
Baca Juga: Kecam Keras Demo Tolak RUU Omnibus Law, Kelompok Mahasiswa: Massa Banyak adalah Bencana saat Pandemi
Maka, netizen lain segera bergabung dalam kolom komentar tersebut.
"Boleh dong, kan budaya indonesia. Lagian pak ganjar bukan asn. Kita aja wajib pake batik sampe ke sekolah atau dinas apapun. Bukan budaya luar yg disanjung tinggi tinggi," tulis @Ungke_Garaya
"Jadi jelas ya, bukan masalah aturan seragam tapi ketidaksukaan pada pakaian yg menyerupai sunnah," tulis @AmriBintang__
"Tetep ga boleh lah. Seragam sudah ada patokan model-nya. Pak gub pun harusnya tidak pakai seragam asn krn bliau bukan asn," tulis akun Twitter @nynov.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Isu Palestina Hilang dari Google Maps, Simak Pernyataan Google
Sementara itu, lansiran dari situs resmi Pemprov Jateng menyebutkan bahwa foto yang digunakan untuk membandingkan seragam Korpri itu adalah foto Ganjar saat tengah menghadiri Workshop dan Temu Bisnis Nasional II UMKM 2019 di Sabha Pramana UGM, Yogyakarta pada Kamis, 17 Oktober 2019
Saat itu, Ganjar beralasan bahwa aturan seragam Korpri tiap tanggal 17 setiap bulan tak ada masalah baginya, karena desain yang dia gunakan adalah untuk melestarikan budaya Jawa.
"Kebetulan ini Kamis, biasanya PNS di Pemprov Jateng memakai busana adat Jawa. Saya sengaja memesan busana Korpri dengan desain sorjan. Ini dibuat hanya dua hari. Artinya apa, dalam dunia bisnis UMKM, dibutuhkan kreativitas dan inilah hasil kreativitas itu," jelas Ganjar dalam pernyataan pada 2019 lalu.***
