Network
KPS diutamakan untuk pengembangan infrastruktur di IKN, sedangkan BUMN dan swasta diharapkan berinvestasi di fasilitas residensial dan kawasan komersial. Nusantara akan membutuhkan infrastruktur lunak dan fisik, termasuk utilitas perkotaan, manufaktur, pelabuhan laut dan bandara, serta jaringan dan komunikasi.
Baca Juga: Pertandingan Persib Lawan Bhayangkara di Pindah ke si Jalak Harupat Tanpa Penonton
Pembangunan dimulai dari Istana Kepresidenan, Kantor Pusat, Perumahan PNS, dan Markas Besar TNI dan Polri, yang semuanya akan dilakukan secara bertahap.
Pejabat Matrade mengatakan rencana pembangunan IKN memberikan peluang luas, dengan Malaysia dapat menawarkan keahlian dan layanan. Mulai dari konsepsi hingga pengiriman yang mencakup perencanaan kota, perancangan dan arsitektur, konstruksi, layanan pendukung seperti pembiayaan, sumber daya manusia, sumber produk bahan bangunan dan konstruksi, serta pemeliharaan dan perbaikan.
Selain itu, salah satu poin penting bagi Malaysia untuk memanfaatkan pengembangan Nusantara adalah pengembangan perbatasan dengan Sabah dan Sarawak, yang keduanya telah menyatakan minatnya untuk mendukung Nusantara dengan memasok bahan bangunan dan barang-barang lainnya.
Ada juga kemungkinan inisiatif kolaborasi di Borneo Energy Grid dan Trans Borneo Highways untuk meningkatkan kebutuhan elektrifikasi, konektivitas, dan perdagangan di Pulau Borneo.
Baca Juga: Anggaran Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Terus Bertambah
Sarawak mengekspor 150 MW energi hidro ke Kalimantan Barat setiap tahun dan mengincar proyek mega hidro senilai Rp37 triliun dengan 1.300 MW di Malinau, Kalimantan Utara, melalui Sarawak Energy.
Akan ada pula keuntungan dari segi wisatawan dan perdagangan di daerah-daerah seperti Serudung, Sebatik, Labang, dan Bakalalan.
Ini juga menciptakan jalur alternatif perdagangan dengan memanfaatkan dermaga perdagangan di Sandakan, Tawau, dan lain-lain yang akan memberikan alternatif solusi dukungan logistik laut untuk perdagangan.
