Network
SABACIREBON-Anggaran Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus bertambah. Tak urung Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengomentari dengan menyebut, "ada masalah besar di proyek ini".
Sebelumnya Direktur PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan tambahan anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk kereta KCJB sebesar Rp 4.1 trilliun.
Tambahan dana itu telah diusulkan kepada Komisi VI DPR RI. "Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selanjutnya akan mendalami usulan penyertaan modal negara tunai tahun anggaran 2022 sebesar Rp4,1 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji dalam rilis di Jakarta, akhir pekan kemaren.
Baca Juga: Airlangga Hartarto: KIB Belum akan mengumumkan Capres dalam Waktu Dekat
Karena diperlukan tahun ini, Oleh Komisi VI, tambahan PMN akan diusulkan dari APBN 2022 sesuai surat terpisah setelah ada keputusan dari Komite Kereta Cepat sebagaimana Perpres No 93 Tahun 2021.
Ia lantas meminta Dirut KAI untuk dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan DPR dalam hal ini Komisi VI DPR RI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Pada awalnya pembangunan KCJB menuai polemik karena anggaran yang besar. Indonesia memilih China sebagai pemegang proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. China mematok biaya USD5,1 miliar, tetapi terus bertambah menjadi USD6,2 miliar hingga USD8,6 miliar.
Baca Juga: Jazilul Fawaid : PKB Koalisi Bersama Gerindra Lebih Realistis
