Network
PIKIRAN RAKYAT - Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi.
Faktanya hanya ada beberapa negara yang melakukan lockdown seperti Italia dan Tiongkok, sementara Jepang dan Singapura memiliki strategi yang berbeda untuk menangkal Covid-19.
Menurut Lindsay Wiley, dari Washington College Law, definisi lockdown sebenarnya tidak dikenal dalam kebijakan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: India Temukan 10 WNI Positif Virus Corona, Taj Mahal dan Beberapa Tempat Publik Ditutup
Dalam pengertian umum definisi lockdown sendiri terlalu luas karena mencakup karantina, pembatasan akses ke ruang publik, meliburkan sekolah hingga menutup akses satu daerah dalam waktu tertentu.
Pemerintah Indonesia tengah bekerja keras dengan mencari strategi terbaik guna menanggapi wabah virus corona yang terus menyebar.
Menindaklanjuti hal ini, pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyatakan masalah virus corona sudah menjadi bencana nasional non alam.
Baca Juga: Masih Menunggu Keputusan, Sekretaris DKOKP Kota Cirebon: Hasil Tinjauan Situs Matangaji Tidak Masuk Kategori Cagar Budaya
Penyebaran virus corona mulai menebarkan kekhawatiran di tengah masyarakat seiring jumlah pasien yang terus mengalami lonjakan.
Diketahui, Jakarta merupakan kota penyumbang angka tertinggi virus corona. Hingga kini saja, Tanah Air sudah memiliki 172 kasus positif terinfeksi virus corona.
Berkenaan dengan hal itu, baru-baru ini beredar kabar yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia di Lockdown.
Hal tersebut guna meminimalisasi penyebaran virus corona karena jumlah positif terinfeksi Covid-19 mengalami lonjakan yang cukup tinggi, yakni 20 orang per-hari.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Cirebon, Rabu 18 Maret 2020: Lemahabang dan Mundu akan Diguyur Hujan dari Pagi hingga Malam Hari
Kabar ini dimuat dalam akun Twitter @Berkarya_info pada 15 Maret 2020 pukul 3.51 waktu setempat dan mendapatkan Retweet sebanyak 693 dan 2,5 ribu likes dengan narasi terkait kebijakan lockdown yang diambil Pemerintah Indonesia.
"Mon, baru saja Breaking News di TV One, katanya Presiden, Republik Indonesia di-lockdown. Anggota kabinet diperintahkan cek virus corona beserta seluruh jajaran di bawahnya. kayaknya presiden mulai taat sama Anies," dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari tangkapan layar akun Twitter @Berkarya_info.
Sontak pemberitaan ini mengagetkan masyarakat Indonesia, pasalnya Jokowi terakhir kali melalui berbagai media online menuturkan statement bahwa dirinya belum terpikirkan untuk mengambil kebijakan itu, sebab status lockdown akan menyebabkan kerugian negara secara besar-besaran.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Cirebon, Rabu 18 Maret 2020: Lemahabang dan Mundu akan Diguyur Hujan dari Pagi hingga Malam Hari
Diketahui, dampak ekonomi Indonesia khususnya Jakarta akan berdampak besar bagi perekonomian nasional.
Jika kebijakan isolasi total Jakarta diberlakukan maka ekonomi nasional bisa masuk dalam jurang krisis lebih cepat dari perkiraan awal.
Setelah dilakukan penelusuran tim cek fakta PikiranRakyat-Cirebon.com, terkait rilisan Jokowi soal tatus lockdown Indonesia usai adanya lonjakan jumlah terinfeksi virus corona dalam salah satu stasiun televisi swasta, dapat dipastikan hoaks atau bohong.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Instagram @turnbackhoaxid, kebenarannya ada pada Channel Youtube siaran ulang salah satu stasiun televisi swasta yang berjudul 'Hadapi Virus Corona, Jokowi Instruksikan Kepala Daerah Pantau Kondisi Daerahnya' yang ditayangkan pada Minggu 15 Maret 2020 dengan durasi 11 menit 07 detik.
Baca Juga: Cek Fakta: Dikabarkan Pemerintah Tiongkok Akui Vaksin Ampuh Milik Dokter asal Palestina yang Berhasil Sembuhkan Pasien Terinfeksi Virus Corona
Faktanya dalam siaran tersebut tidak ditemukan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan Indonesia di-lockdown.
Sebelumnya dalam menangani kasus virus corona atau Covid-19 ini, Presiden Jokowi sempat ditanya wartawan perihal lockdown saat mengunjungi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat 13 Maret 2020 lalu.
Kemudian ia menjawab, belum berpikir ke arah sana. Tidak hanya itu dalam keterangan pers terkait bencana nasional non alam, wabah Covid-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Minggu 15 Maret 2020, Presiden Jokowi mengenalkan istilah social distancing atau yang berarti jaga jarak sosial.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Informasi Ganjar Pranowo akan Berhentikan Ojek Online Sementara dan Ganti Uang Intensif Sebesar Rp 200 Ribu per Hari Demi Cegah Corona
"Yang paling penting social distancing bagaimana kita menjaga jarak. Dengan kondisi itu kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah," ujar Presiden Jokowi.
Sebagai alternatif opsi lockdown nasional, Jokowi juga memberi lampu hijau bagi setiap pemimpin daerah menetapkan level kedaruratan terkait penyakit Covid-19 oleh virus korona.
Jokowi menambahkan, pemda diberi izin untuk menentukan status siaga darurat atau tanggap darurat bencana non alam.
Tentunya, penetapan level kedaruratan Covid-19 ini harus melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca Juga: Pemain Persib Bandung Jalani Tes Virus Corona, Dokter Tim Beberkan Hasil Pemeriksaan
Pemberian wewenang bagi daerah untuk bertindak cepat ini, menurut Jokowi, disebabkan tingkat kegawatan Covid-19 bisa berbeda-beda di setiap daerah.
Arahan Presiden Jokowi ini didasari oleh Undang–Undang Penanggulangan Bencana Pasal 5.
Berdasarkan semua fakta yang telah dihimpun terkait pemberitaan Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia di-lockdown yang disampaikan pada Breaking News salah satu stasiun televisi swasta dapat dipastikan bohong, dan termasuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.***
