Network
PR CIREBON - Sebagai panduan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jam kerja selama bulan Ramadhan, pemerintah mengeluarkan aturan terkait hal tersebut.
Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadan 1442 Hijriah bagi Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Pengaturan jam kerja ASN ini tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pandemi Covid-19 pada lingkungan instansi pemerintah.
Dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman Sekretariat Kabinet, SE tersebut telah ditandatangani oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 9 April 2021.
Berikut ketentuan jam kerja ASN selama bulan Ramadhan yang perlu diketahui:
1. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, pada hari Senin hingga Kamis jam kerja mulai pukul 08.00-15.00 waktu setempat.
Baca Juga: Sama Seperti Indonesia! Tiongkok Mulai Puasa Besok Selasa 13 April 2021
Untuk waktu istirahat dari hari Senin hingga Kamis pukul 12.00-12.30 (30 menit).
Sementara itu, pada hari Jumat jam kerja pukul 08.00-15.30 waktu setempat dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30, lebih lama 30 menit.
2. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, pada hari Senin hingga Kamis dan Sabtu mulai kerja pukul 08.00-14.00 waktu setempat.
Baca Juga: Kenang Penerbangan Luar Angkasa Pertama, Eks Kepala NASA Akui Takut dan Gembira
Untuk waktu istirahat sama dengan lima hari kerja, yaitu pukul 12.00-12.30 (30 menit).
Sedangkan pada hari Jumat mulai kerja pukul 08.00-14.30, dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30 (60 menit).
Dari isi SE tersebut, jam kerja efektif bagi ASN yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadan 1442 Hijriah minimal 32,5 jam dalam satu minggu.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada Selasa 13 April 2021
Menurut Tjahjo Kumolo, selama bulan Ramadhan ASN tetap menjalankan tugas di akntor ataupun di rumah, tentunya dengan mempertimbangkan status zonasi yang ada di daerah tersebut.
Saat ini untuk peraturan jumlah pegawai yang melakukan tugas kedinasan secara WFH maupun WFO akan ditentukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Tjahjo Kumolo juga mengatakan bahwa PPK perlu memastikan untuk memaksimalkan kinerja pegawai dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di instansinya masing-masing.***
