Network
PR CIREBON- Pemerintah melalui Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan kebijakan bahwa cuti bersama tahun 2021 dipangkas dari 7 hari menjadi 2 hari.
Keputusan kebijakan perubahan cuti bersama itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 1 Tahun 2021.
Sebelumnya, Muhadjir Effendy menuturkan bahwa alasan pengurangan libur cuti bersama ini, yakni kurva peningkatan Covid-19 belum melandai meski berbagai upaya sudah dilakukan.
Baca Juga: Tips Asupan Sarapan untuk Hidup yang Lebih Sehat, Salah Satunya Mengurangi Kafein
Sehabis libur panjang, ada kecenderungan kasus covid-19 mengalami peningkatan, serta mobilitas masyarakat cenderung naik.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay sangat mengapresiasi kebijakan tersebut.
dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan pemotongan ini diharapkan bisa mengurangi kerumunan untuk menekan penyebaran Covid-19.
“Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut karena diharapkan dapat mengurangi kerumunan dan keramaian orang akibat libur panjang," kata Saleh Partaonan Daulay dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Kamis, 24 Februari 2021.
Ia khawatir, bila libur panjang tidak dikurangi, akan menumpuk massa di objek-objek wisata atau destinasi lain selama liburan.
Anggota DPR RI Fraksi PAN ini pun menyerukan masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah tersebut sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta 25 Februari 2021: Akankah Mateo Membebaskan Elsa dari Penjara?
Bila terjadi pro kontra di tengah masyarakat, itu konsekuensi dari pengambilan kebijakan.
"Kami minta masyarakat berkontribusi dan berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19," harap legislator dapil Sumatera Utara II itu.
Selain itu, Ketua Fraksi PAN DPR RI itu meminta pemerintah pusat dan daerah mensosialisasikan kebijakan tersebut secara luas kepada masyarakat dan kalangan perusahaan.
Baca Juga: Diamuk Seorang Warga saat Jemput Dua Anak untuk Masuk Pesantren, Dedi Mulyadi Ditampar Dua Kali
Semua pihak harus diajak memahami situasi saat ini yang sedang menghadapi pandemi dan pemerintah juga sedang berusaha menekan penyebaran Covid-19.
"Kebijakan ini pun harus diawasi dan implementasinya harus tegas, sehingga masyarakat ikut sadar dengan kondisi pandemi yang masih melanda Indonesia," kata Wakil Ketua MKD DPR ini.***
