Network
Baca Juga: Arab Saudi Atur Ulang Minimum Usia Pernikahan
Tak hanya itu, ditambahkan Fadli Zon, peran legislatif di kancah internasional, anggota parlemen bisa membangun jaringan dan memfasilitasi pertukaran informasi, pembelajaran dan menciptakan dampak untuk pengaturan anti-korupsi global.
Terlebih lagi bulan Juni mendatang Majelis Umum PBB akan menggelar Sidang Khusus Majelis Umum PBB melawan korupsi United Nations-General Assembly Special Session Against Corruption (UNGASS) 2021.
Dan, moment tersebut menurut Fadli Zon akan menjadi kesempatan bagi SEAPAC untuk memperkuat kesadaran parlemen Negara-negara Asia Tenggara, tentang agenda global ke depan dalam konteks anti-korupsi dan tata pemerintahan yang baik.
Anggota Parlemen, lanjut Fadli, dapat memberikan perspektif parlementer yang bermanfaat untuk membentuk masa depan agenda anti korupsi global.
Baca Juga: Diterjang Cuaca Ekstrem, Tol Cipali KM 122 Amblas dan GT Kertajati Sempat Ditutup karena Banjir
Sebagai perwakilan rakyat, penerima manfaat utama dari kebijakan publik, para anggota parlemen dapat mengisi celah yang tidak diperkirakan oleh otoritas pemerintah dengan terlibat penuh, dalam proses dan pekerjaan keduanya, pada perumusan dan implementasi UNGASS 2021 mendatang.
“Dan webinar SEAPAC kali ini selain dapat dijadikan informasi tentang UNGASS 2021, juga diharapkan menyediakan platform di mana parlemen dan anggota parlemen dapat mengeksplorasi kemungkinan cara-cara dan langkah-langkah untuk memastikan implementasi yang efektif dari hasil keluaran UNGASS 2021: Deklarasi Politik,” tegas Fadli Zon.
Usai webinar yang dimoderatori oleh Wakil Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera itu, Fadli Zon mengakui bahwa saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi salah satu lembaga anti korupsi yang dipercaya kredibilitasnya.
Meski, ditukaskannya, demikian tetap harus ada evaluasi dan control terhadap KPK, agar lembaga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dijadikan alat politik.
