Network
Menurutnya, ASEAN perlu mendorong terjadinya dialog, dan mungkin juga power sharing antar faksi yang terlibat konflik.
Sebab, selama ini ASEAN sangat lamban dan tak banyak berfungsi dalam mengatasi persoalan-persoalan semacam itu.
“ASEAN kelihatan tak berdaya dalam menangani masalah Rohingya apalagi kini ada kudeta," tegasnya.
Baca Juga: Minta Berhenti Kirimkan Pupuk Non Organik Subsidi untuk Petani, ini Alasan Dinas Pertanian Kuningan!
Politisi yang pernah dipercaya menjadi Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia (GOPAC) di tahun 2015-2019 ini menegaskan, ASEAN dituntut harus bisa menafsirkan asas non-interference secara lebih progresif.
Sebab, selama ini prinsip tersebut telah membelenggu ASEAN untuk melakukan tindakan berarti, jika ada konflik yang terjadi di negara anggotanya.
"Kita memang harus menghormati kedaulatan negara lain. Namun, asas non-interference seharusnya tak dimaknai bahwa ASEAN bersikap pasif atas situasi di Myanmar,” ujarnya.
Fadli Zon juga mendorong agar pemerintah Indonesia bisa menginisiasi dialog tersebut.
“Tentu DPR akan sangat mendukung langkah tersebut sebagai wujud komitmen terhadap demokrasi dan HAM," pungkasnya.
