Network
PR CIREBON – Pada Selasa, 2 Februari 2021, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan darurat di Myanmar terkait adanya aksi kudeta terhadap pemerintahan Myanmar yang dilakukan oleh militer Myanmar.
Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat menyetujui pernyataan tentang kudeta militer Myanmar, dengan para diplomat mengatakan negosiasi akan dilanjutkan.
"Tiongkok dan Rusia telah meminta lebih banyak waktu," kata seorang diplomat setelah pertemuan konferensi secara virtual di New York yang berlangsung lebih dari dua jam.
Baca Juga: Di Tengah Isu Tudingan Gulingkan AHY, Mahfud MD Tiba-Tiba Ucapkan Terimakasih ke Ridwan Kamil
"Sebuah pernyataan masih dalam pembahasan," kata diplomat lain, yang juga tidak disebutkan namanya, seperti dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Channel News Asia.
Menurut draf teks yang dilihat AFP, Dewan Keamanan PBB akan menyerukan kembalinya kekuasaan sipil menyusul kudeta tak berdarah Senin dimana pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya ditahan.
Teks yang dirancang oleh Inggris itu juga akan menyerukan militer Myanmar untuk segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah.
Ini juga akan menuntut agar keadaan darurat satu tahun dicabut dan agar semua pihak mematuhi norma-norma demokrasi. Namun, draf itu tidak menyebutkan sanksi.
Baca Juga: Unggah Kritikan di Instagram, Lee Jae-hong hingga Shin Tae-yong Akan Dipanggil PSSI
