Kisruh Kudeta Myanmar, Dewan Keamanan PBB Minta Militer Kembalikan Kekuasaan Sipil dan Cabut Keadaan Darurat

- 3 Februari 2021, 13:34 WIB
Dewan Keamanan PBB adakan pertemuan darurat serukan pengembalian kekuasaan atas kudeta militer terhadap pemerintahan Myanmar.
Dewan Keamanan PBB adakan pertemuan darurat serukan pengembalian kekuasaan atas kudeta militer terhadap pemerintahan Myanmar. //Pixabay

Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, setelah pertemuan mengatakan kepada wartawan bahwa dia berharap Dewan akan dapat berbicara dengan satu suara.

"Diskusi akan dilanjutkan di antara rekan Dewan tentang langkah selanjutnya," tambahnya.

Amnesty International dan Human Rights Watch merilis pernyataan yang menyerukan dewan untuk mengambil sikap tegas.

"Seandainya Dewan Keamanan bertindak tegas dan tegas sejak hari pertama, kita mungkin tidak berada dalam situasi di mana nyawa dan kebebasan orang-orang di seluruh Myanmar sekarang menghadapi risiko yang lebih besar," kata Sherine Tadros dari Amnesty.

Baca Juga: Tanggapi Isu Kudeta Partai Demokrat, Rocky Gerung: Kalau Dibayangkan, Pak Moeldoko seperti Kena OTT

Dia meminta dewan untuk memberlakukan sanksi keuangan yang ditargetkan pada para pemimpin militer Myanmar dan embargo senjata global yang komprehensif di negara itu.

Louis Charbonneau, direktur Human Rights Watch PBB, juga menuntut sanksi yang ditargetkan pada para pemimpin kudeta.

Sebagai informasi, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilihan November, tetapi militer sekarang mengklaim bahwa pemilihan itu dinodai oleh penipuan.***

Halaman:

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: Channel New Asia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah