Kisruh Kudeta Myanmar, Dewan Keamanan PBB Minta Militer Kembalikan Kekuasaan Sipil dan Cabut Keadaan Darurat

- 3 Februari 2021, 13:34 WIB
Dewan Keamanan PBB adakan pertemuan darurat serukan pengembalian kekuasaan atas kudeta militer terhadap pemerintahan Myanmar.
Dewan Keamanan PBB adakan pertemuan darurat serukan pengembalian kekuasaan atas kudeta militer terhadap pemerintahan Myanmar. //Pixabay

Untuk dapat diadopsi, diperlukan dukungan dari Tiongkok, pendukung utama Myanmar di PBB dan hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan.

Selama krisis Rohingya pada tahun 2017, Tiongkok menggagalkan inisiatif apapun di dewan untuk bertemu di Myanmar atau mengeluarkan pernyataan bersama.

Beijing bersikeras bahwa penumpasan militer brutal terhadap minoritas Muslim adalah masalah internal.

Diplomat Swiss Christine Schraner Burgener, utusan PBB untuk Myanmar, memberi pengarahan kepada 15 anggota dewan tentang perkembangan terakhir pada pertemuan Selasa.

Baca Juga: Demokrat Puji SBY dan AHY, Teddy Gusnaidi: Kalau Ganggu Pemerintah, Jadi Urusan Gue!

"Dia mendesak anggota Dewan untuk secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar," menurut juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Inggris, yang memegang kursi kepresidenan bergilir untuk bulan Februari, telah lama merencanakan untuk mengadakan pertemuan di Myanmar minggu ini.

Sementara, Tiongkok menuntut diskusi dilakukan secara tertutup, kata para diplomat kepada AFP.

Kementerian luar negerinya pada Senin telah meminta semua pihak di Myanmar untuk menyelesaikan perbedaan.

Baca Juga: Tanggapi Teddy Gusnaidi Soal Isu Kudeta AHY, Yan A Harahap: Kuliahnya DO Ngajarin Lulusan Terbaik, Geli!

Halaman:

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: Channel New Asia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah