Network
PR CIREBON — Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Dr. Ukas Suharfaputra, MP., menyatakan bahwa pihaknya tidak akan lagi minta subsidi pupuk non organik.
Kepala Dinas Pertanian pun membeberkan alasan mengapa pihaknya akan berhenti meminta subsidi pupuk non organik lagi dan hal itu ada sangkut pautnya dengan para petani.
“Sebenarnya pengunaan pupuk kimia atau non organik itu merusak kesuburan tanah. Petani selama ini dilenakan, dibuai dengan bisa panen dalam waktu sangat cepat, tetapi tidak berpikir panjang kalau tanah mereka sudah tak subur lagi, lantas bagaimana nasib anak dan cucu kita mau makan apa!” tegas Kepala Dinas Pertanian, Ukas.
Baca Juga: Upaya Penanganan Kemiskinan, Kepala Bappeda Kuningan Sebut Harus Ada Kesalehan Sosial Semua Pihak
Pemerintah Pusat pun mengurangi jumlah kuota pupuk subsidi di kalangan petani lantaran sudah sangat ketergantungan sekali terhadap pemakaian pupuk non organik.
Petani menjadi sangat konsumtif. Maka dari itu, Ukas Suharfaputra membuat program Program Petani Mandiri Pupuk (PPMP).
“Sebelum didirikannya pabrik pupuk organik dengan memanfaatkan limbah kotoran hewan (kohe) sapi. Pihak kami, sudah mulai bergerak membangun pola kesadaran petani memberikan pemahaman tentang dampak negatif penggunaan pupuk non organik,” ujarnya.
Baca Juga: AHY Surati Jokowi Terkait Isu Kudeta Partai Demokrat: Salah Satunya di Lingkaran Presiden
Salah satunya, dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan pembuatan pupuk berbahan baku lidah buaya, jerami, dan sebagainya.
"Insya Allah perlahan namun saya yakin pasti berhasil. Petani muali beralih meninggalkan kebiasaan pengggunaan pupuk non organik, ditambah kelangkaannya, ataupun karena pembatasan pembelian dengan kartu tani,” jelas Kadis Pertanian Kuningan.
Dikatakannya, PPMP adalah program yang mengedukasi petani agar bisa membuat pupuk organik sendiri dari bahan baku lokal di sekitar, program ini akan dilaksanakan di 16 UPTD pertanian desa.
Harapannya, menciptakan kebiasaan baru petani dengan mampu membuat pupuk secara mandiri, dan meninggalkan ketergantungan terhadap pemakaian pupuk non organik.
Sehingga, ketika nanti subsidi pupuk dari pemerintah dikurangi atau diberhentikan, petani tidak lagi khawatir.
Ukas menuturkan, di tahun 2020 petani Kabupaten Kuningan mengalami kekurangan pupuk subsidi. Hal ini dikarenakan sistem input yang kurang optimal.
Evaluasi dari kesalahan itu, diharapkan tidak akan terjadi lagi di tahun 2021.
Sekarang, penginputannya sudah dioptimalkan, sehingga sudah ada 112.000 petani dari yang awalnya hanya 83.000 saja. Itu berarti pupuk yang diperlukan hampir 60.000 ton.
Baca Juga: Manchester United Gagah Perkasa Bantai Southampton dengan 9 Gol Tanpa Balas
Ukas menegaskan pula, bahwa secara produktivitasnya mungkin akan menurun dan akan merusak basis produksi.
"Kita memang atas dasar itu petani harus sudah mengurangi. Disamping itu beban pemerintah pusat itu kan sangat tinggi untuk subsidi pupuk ini mereka mungkin sampai 5 triliun yang dikeluarkan sedangkan masih banyak prioritas masalah lain yang harus diselesaikan," katanya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Ukas Suharfaputra juga mengungkapkan, di tahun 2020 kemarin target produksi pangan Kabupaten Kuningan mampu memenuhi target bahkan melampaui target.
Kabupaten Kuningan merupakan 4 besar dari 27 kabupaten di Jawa Barat dalam produksi komoditi sereal.
“Di tahun ini, tak hanya komoditi sereal yang ditargetkan untuk ditingkatkan produksi hasil pertaniannya. Ditambah dengan, porang, durian, mangga, dan Insya Allah lebih banyak lagi jenis tanaman lainnya yang ingin kita tingkatkan produksi panennya,” tutupnya.***
