Network
PR CIREBON - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi di awal tahun 2021.
Meski bansos tersebut dinilai cepat, namun Hidayat menyayangkan perihal adanya pengurangan total anggaran perlindungan sosial tersebut, dari Rp128,9 Triliun (tahun 2020) menjadi Rp110 Triliun (anggaran tahun 2021).
Sedangkan, secara khusus, BST dari Rp39 Triliun di tahun 2020 menjadi Rp12 Triliun pada tahun 2021, atau berkurang sebesar Rp27 Triliun.
Baca Juga: Jokowi Serahkan 6,8 Juta Sertifikat Tanah Selama Pandemi Covid-19
Menurut HNW, sapaan akrabnya, seharusnya pemerintah menambahkan anggaran bantuan sosial, bukan malah memotongnya.
Selain mengembalikan kepercayaan rakyat akibat korupsi dana program bansos, yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara, juga untuk meringankan beban akibat Covid-19.
Pasalnya, pandemi Covid-19, mengakibatkan lonjakan jumlah pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan yang masih akan terbawa hingga tahun 2021.
Oleh karena itu, HNW meminta Mensos yang baru, Tri Rismaharini, dan Kemensos sebagai pelaksana anggaran untuk memprioritaskan perjuangan peningkatan anggaran perlindungan sosial dan bansos tunai khususnya, minimal sama dengan tahun 2020.
Baca Juga: Waduh, Sebuah Perusahaan di Tiongkok Denda Karyawannya yang Pergi ke Toilet Lebih dari Sekali
Selain itu mensos juga harus memastikan validitas data penerima bansos, dan menjaga agar benar-benar tidak terjadi pemotongan bantuan di lapangan.
“Pada dasarnya saya apresiasi peluncuran bansos tunai yang menggantikan bansos sembako, tapi setelah saya cek, kenapa anggarannya berkurang besar sekali hingga Rp 27 Triliun?,” ucapnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari MPR RI.
“Artinya akan banyak penerima bansos 2020 yang belum bangkit ekonominya akibat covid-19, malah makin banyak lagi yang tidak mendapatkan bantuan tunai dari Pemerintah,” sambungnya.
HNW menjelaskan, bansos tunai tahun 2021 yang diluncurkan Presiden merupakan kelanjutan dari bansos tunai non-Jabodetabek dan bansos sembako Jabodetabek, sebagai bagian dari program perlindungan sosial.
Baca Juga: Soroti Gaya Blusukan Tri Rismaharini, Mardani Ali Sera: Mensos Perlu Blusukan di Perapian Data
Pada tahun 2020, bansos tunai non-Jabodetabek mendapatkan alokasi anggaran Rp32,5 Triliun dan bansos sembako Jabodetabek dialokasikan Rp6,5 Triliun, sehingga total Rp39 Triliun.
Namun, pada 2021 sebagai keberlanjutan kedua bansos tersebut, anggarannya dikurangi hingga tinggal Rp12 Triliun, artinya terdapat pemotongan sebesar Rp27 Triliun.
Padahal, menurut data BPS, sepanjang 2020 setidaknya 5,1 juta orang kehilangan pekerjaan, 24 juta orang mengalami pengurangan jam kerja, dan jumlah penduduk miskin meningkat hingga 27 juta jiwa.
Ini belum memasukkan jumlah penduduk sangat rentan miskin yang telah diselamatkan oleh Bansos sebanyak 3,4 juta jiwa menurut klaim Menkeu, atau 8,5 juta menurut perhitungan Bank Dunia.
Baca Juga: Tiongkok Belum Izinkan Tim Investigasi Covid-19 Masuk ke Wuhan, Kepala WHO Ngaku Sangat Kecewa
Oleh karena itu, dia meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini fokus memprioritaskan pengembalian anggaran bansos minimal sama dengan tahun 2020.
Tugas penting dan mendesak lain bagi Mensos adalah memastikan validitas dan verifikasi data serta mekanisme kontrol dan pelaporan pelaksanaan program bantuan sosial tunai secara nasional.
Ini penting agar korupsi yang telah menjatuhkan Mensos Juliari Batubara tidak terulang.***
