Network
PR CIREBON- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, baru-baru ini kembali menjadi topik perbincangan publik.
Hal itu lantaran kinerja Mensos Tri Rismaharini yang acap kali melakukan blusukan untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang kurang mampu dan terdampak pandemi Covid-19.
Terkait gaya blusukan Mensos Tri Rismaharini, anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera angkat bicara melalui unggahan di media sosial Twitter-nya @MardaniAliSera pada Rabu, 6 Januari 2021.
Baca Juga: Mahfud MD Izinkan Penjemputan Habib Rizieq di Bandara, Refly Harun: Kenapa Tidak Dijadikan Tersangka
Dalam cuitannya tersebut, Mardani Ali Sera mengatakan sebagai mensos baru, Risma, sapaan akrab Mensos Tri Rismaharin perlu lebih berinovasi.
Sebab, menjadi menteri dengan masalah skala nasional yang beragam, tidak bisa diselesaikan dengan blusukkan.
“Bismillah, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran akibat tekanan pandemi harus jadi perhatian. Bu Risma sebagai mensos baru perlu lebih berinovasi, sebab menjadi menteri dengan masalah yang lebih beragam dengan skala nasional, tidak bisa diselesaikan hanya dengan blusukan,” cuitnya yang dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com.
Baca Juga: Beredar Videonya Saat Joged, Mahfud MD: Jogetan Saya Jadi Juara
“Pemerintah perlu untuk terus rajin koordinasi dan menyiapkan sistem evaluasi yang terukur. Mengingat salah satu problem klasik negeri ini antar kementerian masih memiliki data yang berbeda dan kerap timbul ego sektoral,” tambahnya.
Mardani menuturkan, bahwa Mensos Risma juga perlu blusukkan di perapian data.
Sebab, hal itu jauh lebih penting agar penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran dan transparan.
Baca Juga: Bagikan Alat Kesehatan ke Rumah Sakit, Kemendagri: Upaya Pemerintah Menekan Laju Penyebaran Covid-19
“Mensos perlu ‘blusukan’ di perapian data. Data raya (big data) mesti baik, benar, dan akurat. Ini jauh lebih penting demi perbaikan distribusi Bansos yang lebih tepat sasaran, transparan dan efektif-efisien,” tuturnya.
Lebih lanjut, menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin akibat Covid-19 2020 meningkat, tercatat sebesar 26,42 juta orang atau meningkat 1,28 juta orang dari tahun 2019.
“Keterlambatan bantuan akibat tumpang tindih birokrasi, SOP yang kurang jelas dan data yang tidak akurat menjadikan manajemen distribusi bantuan sosial sembako sebelumnya amat lemah,” ujarnya.
Baca Juga: Ramai Deklarasi FPI Baru di Daerah, Ferdinand Hutahaean: Rakyat Dukung TNI dan Polri Lebih Tegas!
Sementara itu, perihal rekomendasi dari KPK sebelumnya, Mardani menilai hal itu layak untuk dipertimbangkan.
“Rekomendasi dari KPK layak dipertimbangkan,Pemerintah harus menggabungkan 3 basis data orang miskin yang dikelola 2 dirjen dan 1 sekjen, karena pasti ada tumpang tindih,” pendapatnya.
“Mengingat PKH data base sendiri, BPNT sndri dan DTKS sendiri. Rapikan mulai dari kriteria hingga pola updating-nya karena kerap tidak akurat,” imbuh Mardani.
Baca Juga: Kurangi Risiko Sengketa Tanah, Presiden Jokowi Bagikan Sertifikat: Alhamdulillah...
Di akhir, Mardani berharap pemerintah juga harus lebih responsif.
Salah satunya dengan mengefektifkan kanal bantuan warga terkait bansos.
“Dengan begitu, kanal tersebut dapat menjadi salah satu mekanisme untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak dipotong oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab,” pungkasnya.
Bismillah, meningkatnya angka kemiskinan & pengangguran akibat tekanan pandemi harus jadi perhatian. Bu Risma sebagai mensos baru perlu lebih berinovasi, sebab menjadi menteri dengan masalah yang lebih beragam dengan skala nasional, tidak bisa diselesaikan hanya dengan blusukan.— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) January 6, 2021
***
