Network
Vaksin ini ditargetkan, setelah lulus uji klinis dan praklinis, diharapkan izin edar dapat dikeluarkan tahun 2021.
"Bibit vaksin Merah Putih selanjutnya diserahkan oleh Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman kepada PT Bio Farma pada triwulan pertama tahun 2021," ungkap Wiku, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), 24 Desember 2020.
Baca Juga: Sandiaga Uno Masuk Kabinet, Hersubeno: Sudahlah Lupakan Prabowo-Sandi, Ikhlaskan Saja
"Pemerintah juga memastikan bahwa vaksin yang nanti digunakan aman, berkhasiat minim efek samping dan tentunya halal," tambahnya.
Sementara itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, persetujuan dari BPOM sangat penting dan diperlukan guna menjamin keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.
“Saya kira BPOM tidak akan main-main. Saya jamin BPOM profesional, jadi tentu tidak main-main sebab menyangkut hidup mati orang. Saya juga pesankan selalu harus betul-betul berpresisi tinggi dan tidak bisa dikurangi,” tegasnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman Sekretariat Kabinet RI, 19 Desember 2020.
Baca Juga: Lakukan Afirmasi Hak Beragama, Yaqut Cholil Qoumas: Mereka Warga Negara yang Harus Dilindungi
Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia menjelaskan, Emergency Use Authorization berarti persetujuan penggunaan obat dalam kedaruratan kesehatan masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keefektivitasan, begitupun dengan izin edar vaksin Covid-19.
“BPOM akan mengawal proses uji klinis untuk mendapatkan hasil yang benar-benar valid. Setelah hasil uji klinis didapatkan lalu akan diuji lagi terkait kemanfaatan dan juga efek sampingnya sehingga mutu dari produk tersebut atau dalam hal ini vaksin Covid-19 benar-benar terjamin,” jelasnya.
Namun meskipun vaksin Covid-19 sudah tersedia, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, karena vaksin tidak melindungi 100 persen.***
