Network
PR CIREBON – Tri Rismaharini telah resmi menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari P. Batubara yang ditangkap KPK karena kasus korupsi bansos.
Ia melakukan serah terima jabatan dengan Menko Muhadjir Effendy yang sebelumnya ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Mensos.
Dalam kesempatan tersebut Risma menyampaikan pesan Presiden padanya, yakni Bansos 2020 harus terealisasi 100 persen menjelang akhir tahun 2020.
Baca Juga: Usai Enam Menteri, Kepala BNN dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Turut Dilantik Presiden
Risma mengatakan ia akan bergerak cepat untuk melakukan perbaikan data, terutama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kemudian tahun depan di awal Januari juga harus tersalurkan supaya ekonomi bisa jalan," katanya.
Menurut Risma, apa pun program kerja yang akan dijalankan harus ada tolok ukur sehingga data sangat diperlukan.
Contohnya, bila pemerintah memberikan bantuan maka harus dilihat realisasinya bagaimana, termasuk dampak bagi kehidupan penerima bantuan.
Baca Juga: Jokowi Lantik 6 Menteri dan 5 Wamen, HNW: Semoga Efektif Tangani Covid-19 dan Tak Korupsi
"Itu harus ada ukurannya," katanya, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Antara News.
Selain perbaikan data, Risma mengatakan juga akan fokus menangani masalah sosial lain, seperti penanganan orang gila di jalanan dan anak-anak jalanan.
Bahkan, ia mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) terkait penanganan masalah sosial tersebut.
"Orang gila ini tidak ada yang merawat, nah itu bisa kita rawat dan saya percaya itu bisa ditangani," ujar Risma.
Baca Juga: Membuka Musyawarah Besar FKKC, Ini Harapan Bupati Cirebon kepada Pengurus Baru
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai bahwa Risma memang memiliki tugas utama, yakni memastikan program jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos berjalan dengan baik.
"Pertama, memastikan program jaring pengaman sosial berjalan dengan baik. Artinya, penyaluran bansos harus tepat sasaran," kata Trubus saat dihubungi di Jakarta.
Selain itu, Wali Kota Surabaya itu juga harus bisa menyelesaikan permasalahan data sebab, banyak penerima bantuan yang selama ini jaring pengaman sosialnya kurang tepat.
Kemudian, penyaluran bansos terkait isi maupun jumlahnya terutama bansos sembako, perlu dievaluasi dengan baik.
Baca Juga: Sandiaga Uno Susul Prabowo Jadi Menteri, Rocky Gerung: Akhirnya Berkumpul di Satu Kelurahan
"Jadi masih banyak yang menerima bansos karena dekat dengan kekuasaan misal dengan kepala daerah, kepala desa, lurah dan sebagainya," ujarnya.
Trubus menilai, amanah yang dipercayakan kepada Risma cukup berat, yakni menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor sosial.
Oleh karena itu, sosok pemimpin yang betul-betul humanis dan dekat dengan masyarakat adalah hal yang sangat dibutuhkan.
Terlebih jabatan menteri tidak bisa disamakan dengan jabatan kepala daerah karena cakupan kerjanya lebih luas yakni mencakup 34 provinsi se-tanah air.***
