Network
PR CIREBON – Setelah sempat menjadi perbincangan publik mengenai spekulasi Tri Rismaharini yang merupakan mantan Wali Kota Surabaya berencana diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk menggantikan Juliari P. Batubara yang terjerat kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.
Sewaktu masih menjabat menjadi Wali Kota Surabaya, Risma pernah ditanya oleh salah satu wartawan mengenai kemungkinan dirinya akan mengisi kekosongan jabatan Menteri Sosial. Namun, Risma mengatakan masih belum mengetahui akan bagaimana kedepannya, dirinya juga menyebutkan bahwa ia akan berbincang terlebih dahulu dengan Megawati Soekarnoputri.
“Nanti kita lihat, saya ikut bu Mega saja,” ujar Risma saat menjawab pertanyaan tentang kemungkinan dirinya menjadi Menteri Sosial, Surabaya, Senin, 14 Desember 2020 lalu, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.
Baca Juga: Tak Mau Kecewakan Jokowi, Sandiaga Uno Optimis Bisa Gerak Cepat terhadap Arahan Presiden
Namun pada Selasa, 22 Desember 2020, rumor tersebut terjawab sudah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengangkat Risma (panggilan akrab mantan Wali Kota Surabaya itu) menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari P. Batubara yang ditangkap oleh KPK.
Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma. Risma lahir di Kediri, 20 November 1961. Dia merupakan anak perempuan dari pasangan Chuzuzaini dan Siti Muajiatun. Risma kemudian menikah dengan Ir. Djoko Saptoadji yang dikaruniai dua anak yakni Fuad Bernardi dan Tantri Gunarni Saptoadji.
Ketiksa semasa sekolah, Risma mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Kediri, dan setelah lulus SD, Risma tidak melanjutkan SMP di Kediri lagi, tetapi ia pindah dari Kediri dan bersekolah di SMP Negeri 10 Surabaya pada tahun 1976. Lalu Risma melanjutkan di SMA 5 Surabaya yang lulus pada tahun 1980.
Baca Juga: Menteri Luar Negeri Turki Desak Indonesia dan Turki Bersama Lawan Islamofobia
Risma kemudian melanjutkan pendidikan kuliahnya dan mengambil studi S1 Arsitek di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dan melanjutkan hingga ke jenjang S2 Manajemen Pembangunan Kota di kampus yang sama.
Setelah selesai mengenyam pendidikan di bangku kuliah, Risma menitih kariernya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selanjutnya ketika menginjak usia 36 tahun, Risma diangkat menjadi Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeko Surabaya. Kemudian kariernya berlanjut menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Disbang serta Kepala Cabang Dinas Pertamanan.
Didukung kinerja yang baik, karier Risma terus melonjak naik yang kemudian ia pindah sebagai Kepala Bagian Bina Bangunan, Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan, hingga menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Torehan prestasi yang diraih Risma membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melirik Risma untuk kemudian dicalonkan sebagai Wali Kota Surabaya.
Baca Juga: Tanggapi Unggahan Said Didu Soal Menteri Agama Baru, Husin Shihab: Hati-Hati Dipanggil Polisi
Setelah menjadi Wali Kota Surabaya, Risma meraih banyak penghargaan dari berbagai macam kategori. Selain itu, Risma pada tahun 2014 pernah menyabet penghargaan “Mayor of the Month” dan pada tahun 2015 Risma terpilih menjadi Wali Kota terbaik ke-3 di Dunia.
Kemudian, setelah menjabat Wali Kota selama 2 periode atau 10 tahun jabatan, Risma saat ini resmi diangkat menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi pada Selasa kemarin.
Pada saat pengangkatan menjadi Menteri Sosial, kepada awak media Risma menjelaskan mengenai program serta visi dan misi yang ia miliki untuk Kementerian Sosial di masa mendatang salah satunya yakni akan mengebut realisasi penyaluran Bantuan Sosial sejak pekan pertama Januari 2021.
Baca Juga: Jokowi Resmi Lantik 6 Menteri dan 5 Wamen, Abdul Mu'ti: Saya Memutuskan untuk Tidak Bergabung
“Kementerian Sosial ini diminta oleh Bapak Presiden dengan sangat urgen. Bapak Presiden meminta saya untuk merealisasi bantuan untuk triwulan IV dan nanti pada awal 2021. Januari itu pada minggu pertama harus bisa keluar,” tutur Risma di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.
Diketahui Kementerian Sosial mendapatkan pagu Rp128,927 triliun untuk program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dari pandemi Covid-19 dari total anggaran Rp695 triliun pada 2020 sedangkan pada APBN 2021, sektor perlindungan sosial mendapatkan anggaran senilai Rp408,8 triliun.***
