Network
PR CIREBON – Proses penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi perhatian khusus Pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang menegaskan akan ikut mengawal prosesnya, baik secara yudisial maupun non yudisial.
Salah satunya dengan memastikan semua kebijakan yang dirumuskan sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip HAM Internasional.
"Terutama melalui upaya dialog antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam mencari titik temu penyelesaian masalah HAM masa lalu. Kami akan ikut mengawal bersama presiden,” tutur Tenaga Ahli Utama Deputi V KSP, Siti Ruhaini Dzuhayatin, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News pada Jumat, 18 Desember 2020.
Baca Juga: Dukung TNI-Polri Tindak Tegas Perongrong NKRI, GP Ansor: Jangan Jadikan Agama Sebagai Alat Politik
Hal itu diucapkannya saat membuka Webinar Festival HAM 2020 dengan tema ‘Pemerintah Daerah dan Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu: Pengungkapan Kebenaran, Pemulihan, dan Moralisasi’.
Ruhaini menekankan perlunya terobosan kehadiran negara di hadapan para korban masalah HAM masa lalu. Seperti memberikan reparasi segera dalam bentuk bantuan sosial ekonomi mendesak, terutama saat pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai.
“Juga perlu ada komitmen bersama baik pemerintah, legislatif, yudikatif, Komnas HAM, masyarakat, elit politik, dan pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah HAM masa lalu,” katanya.
Baca Juga: Minta Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga 2021, Fraksi PKS DPRD Jabar: Rakyat Masih Membutuhkan
Ia juga menekankan perlunya koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai garda terdepan.
Hal ini dilakukan, katanya, karena Presiden Joko Widodo sudah menegaskan untuk berkomitmen terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan pilar penting bagi Indonesia yang beradab, tangguh, dan maju.
