Network
PR CIREBON – Terkait kabar mengenai Bantuan Sosial (bansos) di Jawa Barat yang tidak berlanjut di tahun 2021, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta agar bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi Covid-19 di Provinsi Jabar tetap dilanjutkan hingga tahun 2021.
"Fraksi PKS DPRD Jabar bersikap agar Gubernur Jabar melanjutkan bantuan sosial Covid-19 di tahun 2021. Di tingkat pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak, harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar yang juga Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu, di Bandung, Sabtu, 19 Desember 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Jakarta Meringankan Beban Masyarakat, Anies Baswedan Beri Keringanan Pajak
Berkaitan dengan usulan agar bansos bagi warga terdampak Covid-19 tetap dilanjutkan hingga tahun depan, kata Haru, merupakan salah satu pembahasan dalam acara refleksi akhir tahun 2020 dan menyikapi pembangunan di Provinsi Jabar selama satu tahun terakhir oleh DPW PKS Jabar yang digelar secara daring.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan bahwa DPW PKS Jabar selalu bersama rakyat, terlebih di masa pandemi Covid-19.
Tak hanya itu, Haru juga menyinggung keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar mengenai sembilan rancangan peraturan daerah atau raperda yang berpihak kepada rakyat.
"Ada lima raperda sudah selesai, ada tiga lagi saat ini termasuk salah satunya Raperda RPJMD, karena terjadinya masa pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini," kata Haru.
Baca Juga: Banyak Tuai Perselisihan Hasil, MK Terima 40 Permohonan Usai Pilkada Serentak 2020
Ia menuturkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar 2018-2023 harus ada perubahan, mengingat situasi pandemi Covid-19 masih panjang.
"Di dalam APBD perubahan 2020 misalnya Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta Command Center," kata dia.
