Network
"Keempat, sudah lama para pelaku usaha dan profesional asal Israel mengunjungi Indonesia, dan sebaliknya warga Indonesia melakukan kunjungan wisata religi ke Israel," ujar Hikmahanto, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu.
Baca Juga: Perlu Adanya Regulasi Penggunaan Drone, Menhub: Bisa Berpotensi Disalahgunakan Tidak Baik
Terkait kunjungan pelaku usaha dan profesional Israel ke Indonesia, mereka harus mendapatkan calling visa, kata Hikmahanto.
Calling visa adalah izin masuk yang harus didapatkan oleh pelaku usaha dan profesional melalui undangan atau sponsor dari pihak Indonesia yang membutuhkan.
Hikmahanto menjelaskan bahwa izin masuk tersebut berbeda dengan yang diwajibkan pada warga dari kebanyakan negara sahabat Indonesia, yang dapat meminta visa untuk masuk ke Indonesia tanpa undangan atau sponsor dari pihak Indonesia.
Baca Juga: Resahkan Demokrasi di Indonesia, Mantan Jubir Gus Dur Mengaku Prihatin
"Kelima, selama ini bila warga Israel mendapat undangan untuk datang ke Indonesia maka mereka harus mengajukan permohonan ke kedutaan-kedutaan Indonesia di berbagai negara mengingat Indonesia tidak memiliki kedutaan di Israel," ujar Hikmahanto.
Mengingat birokrasi yang panjang bagi warga Israel yang diundang oleh pihak Indonesia, lanjut Hikmahanto, Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Imigrasi hendak memotong birokrasi tersebut.
"Calling visa tidak perlu lagi untuk dimohonkan ke kedutaan-kedutaan Indonesia di berbagai negara tetapi langsung ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Di sinilah letak permasalahan karena mungkin pejabat Israel yang menyampaikan ke media Israel menganggap inisiatif Ditjen Imigrasi sebagai keinginan Indonesia untuk membangun hubungan publik. Dalam bahasa The Times of Israel "was eager to have public ties with Israel." ," kata Hikmahanto.
Baca Juga: Antisipasi Krisis di Indonesia, Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi Berhati-hati Orang Sekelilingnya
