Network
PR CIREBON – Hubungan antara Indonesia dan Israel kian lama kian gaduh lantaran beberapa kesalahpahaman informasi yang beredar di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengungkapkan lima hal yang perlu dicermati agar masyarakat di tanah air memahami akar masalah kegaduhan hubungan Indonesia-Israel.
Dalam sepekan ini, kegaduhan muncul terkait berita tanggal 11 Desember dari surat kabar The Times of Israel yang mewartakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk membangun hubungan dengan Israel, setelah sejumlah negara Arab melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Baca Juga: Merasa Sudah Sepuh Untuk Demo, Amien Rais Pilih Langsung Temui Presiden Jokowi
"Pertama, apa yang diwartakan oleh The Times of Israel bukanlah pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia maupun Israel. The Times of Israel hanya mengutip dari media televisi di Israel, yang mengutip pejabat Israel yang tidak disebutkan identitasnya" ujar Hikmahanto, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs resmi Antara.
Kedua, lanjut dia, The Times of Israel hanya menyebut kata hubungan publik atau dalam bahasa Inggris "public ties" --tanpa menyebut apakah hubungan tersebut adalah hubungan diplomatik (diplomatic ties).
Ketiga, sebagaimana telah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, ujarnya, Indonesia tidak akan mengakui Israel sebagai negara dan membuka hubungan diplomatik sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina.
Baca Juga: Alami Kemunduran Jadwal Akibat Covid-19, Wonder Women 1984 Akan Tayang di Bioskop 16 Desember 2020
Kebijakan itu sesuai dengan preambul dari Undang-undang Dasar 1945. Dan Indonesia masih memegang teguh kebijakan tersebut.
Presiden Jokowi pun dalam pembicaraan melalui sambungan telepon 16 Desember dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas , lanjut Hikmahanto, mendapat apresiasi dari Abbas bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka.
