Network
PR CIREBON – Beredar kabar di publik yang menyatakan vaksin Covid-19 akan diberi patokan harga bagi mereka yang ingin melakukan vaksinasi. Terkait kabar tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu menegaskan bahwa vaksin Covid-19 adalah gratis bagi kalangan masyarakat.
“Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis,” kata Presiden dalam keterangan pers yang disiarkan Sekretariat Presiden, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari ANTARA.
Orang nomor satu di Republik ini memerintahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memrioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Baca Juga: Peringati Hakordia 2020, Mensos Ad Interim Muhadjir Effendy Ajak ASN Kemensos Tingkatkan Integritas
Presiden Jokowi juga menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memrioritaskan dan merealokasikan dana dari anggaran lain untuk ketersediaan program vaksinasi gratis tersebut.
“Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” demikian Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah memberikan vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
"Saya, selaku Ketua Banggar DPR merasa memiliki tanggung jawab menyampaikan alokasi anggaran APBN kita pada tahun 2021 untuk menopang pelaksanaan program vaksinasi cegah Covid-19 dan sarana pendukungnya. Hal ini seiring dengan tuntutan publik agar pemerintah menjalankan vaksinasi gratis Covid-19 seperti kebijakan beberapa negara di Amerika Serikat, Jepang, Belgia, Arab Saudi, Perancis, India dan Singapura yang melaksanakan program vaksinasi cegah Covid-19 secara gratis untuk warganya," ujar Said dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp60,5 triliun untuk penanganan Covid-19 pada APBN 2021. Secara rinci, anggaran untuk pengadaan vaksin Rp18 triliun, vaksinasi Rp3,7 triliun, sarana dan prasarana, laboratorium, dan PCR sebesar Rp1,3 triliun dan iuran JKN Rp2,4 triliun.
Lebih lanjut, anggaran tersebut juga berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2020 sebesar Rp35,1 triliun yang nantinya akan digunakan untuk vaksin dan perlindungan sosial pada 2021.
Baca Juga: Apresiasi Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19, HNW: Pak Presiden Tak Mau Kalah dari PM Singapura
Said berpendapat, untuk anggaran pengadaan vaksin Covid-19, masih sangat mungkin dinaikkan dari plafon pada APBN 2021 sebesar Rp23 triliun.
Terdapat berbagai alternatif anggaran dapat dipilih demi menjalankan mandat vaksin dan vaksinasi gratis untuk segenap rakyat, misalnya dengan penggunaan dana cadangan APBN 2021.
Terlebih lagi, program vaksinasi Covid-19 tidak akan mungkin tuntas pada 2021, sehingga beban anggarannya dapat dipecah beberapa tahun.
"Dengan demikian, tidak ada dasar bagi pemerintah untuk berbisnis dengan rakyat dalam vaksinasi Covid-19," kata Said.***
