Network
PR CIREBON - Pilkada serentak kali ini yang diselenggarakan pada Rabu, 9 Desember 2020 telah melahirkan sebuah rekor yang sebelumnya belum pernah terjadi.
Namun pada saat pemilihan yang terjadi di Indonesia sebenarnya sangat menghaturkan, khawatir jika pandemi akan membahayakan terlalu banyak pemilih, bahkan dengan tindakan yang dirancang untuk melindungi melalui sebuah protokol kesehatan.
Namun cukup disayangkan, karena ada sebuah desa yang mana seluruh penduduk desa tersebut tidak mengikuti Pilkada 2020 yang dilaksanakan secara serentak.
Baca Juga: Draft PP Minerba Dirasa Menyulitkan Masyarakat , Mulyanto: Perlu Ada Penyesuaian Kebijakan yang Adil
Satu kampung tersebut dikatakan Golput lantaran tidak memiliki listrik sama sekali.
Oleh karena itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta agar sebuah peristiwa yang dapat dikatakan seluruh warga Dusun Geruguk memutuskan tidak menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Kapuas Hulu 2020 lantaran tempat tinggal mereka belum dialiri listrik, menjadi perhatian serius pemerintah, terutama Pemkab Kapuas Hulu Kalimantan Barat (Kalbar).
"Kejadian warga satu kampung di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, golput sebagai bentuk protes karena dusunnya belum dialiri listrik merupakan sebuah ironi yang harus jadi perhatian kita bersama," ujar La Nyalla, dalam pernyataannya, di Jakarta, Jumat. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari ANTARA news
Yang mana peristiwa satu kampung yang dikatakan telah golput tersebut terjadi di Dusun Geruguk Desa Kumang Jaya, Kecamatan Empanang, Kapuas Hulu.
Baca Juga: Soal Penahanan Rizieq Shihab, Penyidik Kepolisian Punya Waktu 1x24 Jam Dalam Menentukan Keputusan
KPU menyebut hanya 11 orang yang menyalurkan hak pilih di TPS Dusun Geruguk, dan itu pun hanya petugas TPS di daerah tersebut karena warga Dusun Geruguk memilih golput sebagai bentuk protes.
"Ini merupakan pesan yang harus segera diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemkab Kapuas Hulu, Pemprov Kalbar, hingga pemerintah pusat, termasuk juga PLN, harus merespons cepat," ucap La Nyalla.
Hal tersebut agar menjadi sebuah perhatian dan prioritas bagi pemerintah agar dapat memperbaiki secepatnya infrastruktur listrik untuk warga dusun Geruguk, seperti yang dikatakan oleh Senator asal Dapil Jawa Timur.
Baca Juga: CICSR Dukung Penegakan Hukum Habib Rizieq, Rasyid: Kami Percaya Negara Sesuai SOP
La Nyalla berharap agar warga tidak kesulitan lagi karena tempat tinggalnya belum dialiri listrik.
"Listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga, aksi protes yang dilakukan warga sangat wajar karena di era modern seperti ini, masih ada yang rumahnya belum mendapat aliran listrik," ujarnya.
La Nyalla menyebut kejadian golput di Kapuas Hulu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, dan membuktikan bahwa masih banyak yang harus dilakukan pemerintah untuk menunjang kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Meski Habib Rizieq Tersangka, Polda Metro Jaya Sediakan Fasilitas Lengkap, 2 Pasal Menjeratnya
"Kepala daerah terpilih sebaiknya merespons cepat protes warga. Bupati terpilih harus sensitif dan cepat tanggap terhadap harapan warga. Apalagi masalah listrik merupakan hal penting dalam kehidupan," sambung mantan Ketum KADIN Jatim itu.
Selain itu, La Nyalla juga meminta senator Dapil Kalimantan Barat untuk ikut mengawal protes dari warga Dusun Geruguk dan mendata desa-desa mana saja yang belum mendapat aliran listrik sehingga bisa sama-sama mendapat perhatian.
"Saya meminta para senator di Kalimatan Barat untuk memberi pendampingan kepada warga yang rumahnya belum mendapat aliran listrik. Aspirasi mereka harus terus kita kawal," tegas La Nyalla.
Baca Juga: Apresiasi Kedatangan HRS ke PMJ, DPR Harapkan Proses Hukum Terbuka dan Bisa Menghindari Konflik
Untuk diketahui, ada empat anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat untuk periode 2019-2024, yakni Cristiandy Sanjaya, Erlinawati, Maria Goreti, dan Sukiryanto.***
