Network
PR CIREBON - Berlangsung hari ini, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19.
Pada hari Pilkada Serentak 2020 pun Presiden Joko Widodo menetapkan hari libur nasional sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 22 Tahun 2020 ditandatangani oleh Jokowi dan ditetapkan pada 27 November 2020.
Sementar itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan seluruh daerah siap melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Baca Juga: Bangga Serundeng diekspor ke Arab Saudi, Ridwan Kamil Sebut Optimisme Jabar di Bidang Agraria
"Prinsipnya semua daerah siap ya, kalau dari sisi anggaran sudah 100% untuk KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan," kata Tito, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri.
Tak hanya itu, tambahan dana yang berasal dari APBN juga telah didistribusikan ke seluruh daerah penyelenggara pilkada, untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan.
"Tambahan dari APBN sebanyak Rp.4,3 Trilliun untuk semua pihak, terutama dalam rangka untuk alat perlindungan diri, proteksi masker, sarung tangan, dan lain-lain itu semua sudah selesai," ujarnya.
Baca Juga: Pilkada Tetap Digelar Ditengah Pandemi, dr. Tirta Pertanyakan Kapan Liga Indonesia Bisa Jalan?
Kesiapan juga didukung dengan regulasi sebagai acuan dalam melaksanakan Pilkada, dengan disokong tim pengamanan dari TNI/Polri yang siap menyukseskan Pilkada.
"Regulasi saya kira sudah siap, tinggal pengalaman. Tadi Asops Kapolri menyampaikan ada beberapa daerah rawan tapi sudah diantisipasi, TNI sudah siap untuk back up, kemudian dari Bawaslu juga siap untuk bertindak, DKPP akan mengawasi, dan tentu akan tegas juga," ungkapnya.
Selain itu Tito juga mengajak seluruh penyelenggara Pilkada untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan demi lancarnya pesta demokrasi yang akan diselenggarakan esok hari 9 Desember 2020.
Baca Juga: Sebut Tewasnya Enam Laskar FPI Kejadian Luar Biasa, Ketua DPP PKS: Nyawa Satu Orang Itu Mahal
Seperti diketahui pada 9 Desember 2020 dilaksanakan pilkada di 270 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Untuk itu Mendagri memberikan arahan seluruh jajaran penyelenggara pilkada baik di pusat dan daerah agar merapatkan barisan mengamankan jalannya pemungutan suara esok hari, terutama dari gangguan konvensional, konflik, kekerasan dan dari penularan Covid-19.
"Identifikasi problema-problema yang ada dan potensi gangguan keamanan yang berbeda di setiap tempat lainnya juga potensi Covid yang bisa berbeda satu tempat dengan tempat lainnya," ujarnya.
Baca Juga: Hari Anti Korupsi Sedunia, Polri Selamatkan Uang Negara Sebanyak Rp 222 Miliar di Tahun 2020
Tito berharap ketegasan TNI-Polri, serta Linmas dan Satpol PP untuk mengamankan TPS dari kerumunan baik itu sebelum dan pasca pencoblosan. “Setelah mencoblos yang lain langsung kembali, yang ada adalah para saksi, saksi dari partai atau dari paslon, kemudian tidak ada kerumunan baik dalam bentuk deklarasi, konvoi arak-arakan dan lain-lain," tegasnya.
Mendagri juga berpesan setelah pemilihan usai, diharapkan bagi paslon yang kalah karena tidak puas pada hasil akhir dapat menempuh jalur hukum lewat Mahkamah Konstitusi dan tidak melakukan kekerasan, konflik maupun intimidasi.
“Mohon langkah-langkah proaktif dengan melakukan pendekatan kepada paslon kemudian partai pendukung parpol maupun para tim suksesnya, ini mohon dilakukan langkah proaktif supaya mereka tidak melakukan pelanggaran tersebut," ujarnya.***
