Network
PR CIREBON – Selama kurang lebih satu tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, dua Menterinya sudah tertangkap tangan oleh KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tentu saja menjadi perhatian serius.
Sebelumnya, di era pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama juga ada satu Menterinya yang dicopot karena melakukan korupsi. Hal tersebut semakin menambah kesimpulan bahwa korupsi tengah merajalela di rezim pemerintahan Jokowi.
Hal tersebut menarik perhatian seorang Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, yang melalui akun youtubenya di @Refly Harun Official mengatakan bahwa Presiden harus memasang alarm kuat untuk memerangi korupsi di negeri ini yang sudah semakin gawat.
Baca Juga: Dua Menteri Terjerat Korupsi, Presiden Harus Evaluasi Kinerja Kabinet Jika Mau Masyarakat Percaya
“Harusnya Pemerintah sudah mulai pasang alarm yang kuat untuk segera perangi korupsi yang semakin merajalela,” kata Refly, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com pada Minggu, 6 Desember 2020.
Menurut analisis Refly, tertangkapnya kasus korupsi yang beruntun dilakukan KPK ini mungkin karena para Menteri berpikir bahwa KPK sudah lumpuh setelah adanya UU KPK yang membatasi kewenangan KPK dalam bertindak.
“Mereka piker mungkin KPK sudah lumpuh ya, sehingga tidak bisa menangkap mereka, padahal nyatanya tidak,” ujar Refly.
Baca Juga: Menunggu Janji Ketua KPK Hukum Mati Koruptor Bencana, Hersubeno: Janji Penegak Hukum Harus Ditepati
Atau bisa juga, menurut Refly, OTT ini terjadi mungkin karena para Menteri yang tertangkap ini berada di lingkar kekuasaan besar di Pemerintahan sehingga tidak mungkin KPK berani menjerat, padahal nyatanya bisa saja.
“Menteri-menteri yang ditangkap ini berasal dari kursi partai besar di pemerintahan, sehingga meeka mungkin berpikir KPK tidak bisa menangkap mereka karena mereka dibawah lingkar kekuasaan,” kata Refly.
