Dua Menteri Terjerat Korupsi, Presiden Harus Evaluasi Kinerja Kabinet Jika Mau Masyarakat Percaya

- 7 Desember 2020, 05:46 WIB
Menteri Sosial, Juliari P Batubara (kiri), meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).
Menteri Sosial, Juliari P Batubara (kiri), meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). /ANTARA FOTO/Galih Pradipta

PR CIREBON - Setelah dua menteri ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat kasus korupsi, pengamat politik Universitas Jember Hermanto Rohman MPA mengatakan momentum ini pas untuk Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Evaluasi tersebut menurut Hermanto sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah yang saat ini mungkin tengah memudar.

"Saatnya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja semua menterinya agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa meningkat," katanya, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News pada Minggu, 6 Desember 2020.

Baca Juga: Menunggu Janji Ketua KPK Hukum Mati Koruptor Bencana, Hersubeno: Janji Penegak Hukum Harus Ditepati

Menurut Hermanto, tertangkapnya Menteri Sosial oleh KPK akan menjadi preseden buruk bukan hanya bagi Menteri itu sendiri tetapi juga bagi Pemerintahan secara menyeluruh di tengah buruknya dampak krisis akibat pandemi Covid-19. 

"Ditahannya Mensos menjadi preseden buruk bagi pemerintah di tengah pandemi Covid-19 karena semua daerah diminta untuk menjalankan kebijakan keuangan dengan benar selama pandemi, namun justru menterinya melakukan korupsi," ujarnya.

Hermanto menegaskan Presiden Jokowi harus kembali menegaskan instruksi-nya kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju agar tidak main-main dalam penanganan Covid-19 dengan melakukan korupsi, sehingga perlu pembenahan di kabinet agar bisa bekerja lebih baik sesuai harapan masyarakat.

Baca Juga: Update Angka Positif Covid-19 di Jakarta, Diklaim Total Lebih Tinggi

"Ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja semua menteri bahwa penanganan Covid-19 harus dibutuhkan integritas dari para pembantu presiden, sehingga bukan hanya persoalan strategi penanganan-nya saja," katanya.

Hermanto juga menegaskan bahwa dalam kebijakan bantuan sosial, memang sangat rawan sekali disalahgunakan walaupun Presiden sudah sering mengingatkan dari awal, namun nyatanya korupsi tak bisa dihindari.

Halaman:

Editor: Khairunnisa Fauzatul A

Sumber: Antara News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x