Network
PR CIREBON - Dengan tertangkapnya Menteri Sosial Juliari P Batubara membuat ahli hukum Tata Negara Refly Harun angkat bicara dan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasang alarm kuat atas situasi saat ini.
Sebab menurut Refly Harun dengan kejadian ini membuat pemerintah harus memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap krisis atas korupsi yaitu dengan memimpin langsung penindakan dan pemberantasan korupsi.
Karena hal tersebut, sangat penting, serta mengingat saat ini kondisi negara sedang dalam keadaan yang mengkhawatirkan.
Baca Juga: Mengejutkan Tiba-tiba Dewi Tanjung Minta Jusuf Kalla Tobat, Sebut Harta Kekayaan Dapat dari Negara
Dengan segala beban dan tekanan yang dianggapnya sebagai hal yang luar biasa, namun masih saja ditemukan pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.
"Padahal negara kita sedang berada dalam kesulitan yang luar biasa karena COVID-19, karena krisis finansial yang terjadi, ada tekanan budget ada tekanan APBN yang luar biasa. Tapi para pejabatnya masih tega juga menerima uang suap, masih tega juga melakukan tindak pidana korupsi," ucap Refly Harun. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari video yang diunggah pada akun YouTube Refly Harun, Minggu 6 Desember 2020.
Kemudian berjalan lebih jauh atas kejadian ini membuat Refly Harun meminta agar Presiden Jokowi dapat sadar dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi dan harus mulai untuk memasang alarm yang kuat sebagai tanda keseriusan dalam memerangi korupsi di negeri ini.
"Dan ini harus menyadarkan Presiden Jokowi bahwa korupsi ini sudah merajarela, 2 menteri dalam jangka waktu satu tahun (tertangkap) itu adalah suatu prestasi dalam tanda kutip yang luar biasa, dan harusnya pemerintahan Jokowi memasang alarm yang kuat, bahwa mereka mulai hari ini harus memerangi korupsi dan menghukum partai-partai yang melakukan tindak pidana korupsi," kata Refly Harun.
Baca Juga: Kabar Baik! Hasil Uji Coba Vaksin Positif, Direktur WHO: Mari Mulai Bermimpi Akhir Pandemi
Untuk penggantian menteri pun jangan lagi dari kader sebuah partai politik yang sama.
Karena menurut Refly Harun jika partai tersebut telah salah dalam menempatkan kadernya dalam mengisi kursi jabatan yang ada hingga terjadinya sebuah tindakan Korupsi.
Seperti yang telah diketahui bahwa dalam waktu bersamaan sudah dua menteri terjaring OTT KPK yaitu seperti Edhy Prabowo dari Gerindra dan saat ini adalah Juliari P Batubara dari PDIP.
"Jadi Gerindra tidak perlu diganti dengan Gerindra, PDIP tidak perlu diganti dengan PDIP, karena mereka sudah merusak wajah pemerintahan dan harapan di negeri ini, dengan menempatkan kader yang akhirnya yang akhirnya melakukan tindak pidana korupsi," ucapnya.
Baca Juga: Gencar Lakukan OTT Beruntun Tangkap Mentri Korupsi, Arsul Sani: Ini Bukti Revisi UU Tak Lemahkan KPK
Melihat kondisi seperti ini Refly menilai sebagai sebuah fenomena gunung es yaitu terlihat tidak ada apa-apa namun di dalamnya ada sesuatu yang dapat menghancurkan gunung es itu sendiri.
Dengan adanya sebuah kemungkinan lebih banyak praktik korupsi yang terjadi di dasarnya.
Berharap agar KPK dapat terus melakukan upaya terbaiknya dalam mengungkap setiap kasus korupsi yang ada tanpa pandang bulu.
"Mudah-mudahan KPK terus berani menabrak mereka yang melakukan tindakan pidana korupsi, kendati orang tersebut berada di lingkar kekuasaan misalnya," pungkasnya.
Yang mana pada pagi ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial di masa Pandemi Covid-19.
Kelima orang tersebut yaitu Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke
Seperti hal diungkap oleh KPK tentang Juliari P Batubara yang telah menerima suap senilai RP17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek.***
