Network
PR CIREBON - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad menegaskan bahwa petinggi di jajaran Markas Besar (Mabes) TNI tidak ada yang pernah memberikan perintah untuk menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Menurutnya, perintah tersebut hanyalah ada di jajaran Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya) saja.
Pernyataan Riad dengan menjawab soal viralnya video pencopotan baliho besar Habib Rizieq Shihab, oleh sejumlah pria berbaju loreng dan pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang mengaku bahwa kegiatan tersebut adalah perintahnya.
Baca Juga: Di Luar Akal Sehat, Fadli Zon Heran Kenapa HRS Seperti Dijadikan Musuh oleh TNI
"Tidak ada (perintah) pencopotan baliho kalau di Mabes. Itu kebijakan Panglima Kodam jaya sendiri, karena melihat situasi di lapangan," ujar Riad, Minggu 22 November.
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut bagaimana sikap Mabes TNI menanggapi kebijakan yang dilakukan Pangdam Jaya, dia enggan berkomentar lebih jauh.
Meskipun sebelumnya Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui bahwa pencopotan baliho Rizieq Shihab, oleh sekelompok orang berbaju loreng merupakan perintahnya.
Baca Juga: Berikut 38 Daftar UMK 2021 di Kabupaten/Kota Jatim, Lima Daerah Alami Kenaikan
Menurut Dudung, pencopotan itu dilakukan lantaran beberapa kali upaya pencopotan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP gagal sebab, baliho itu kembali terpasang usai dicopot.
"Oke, ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung, usai apel kesiapan bencana dan pilkada serentak, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat 20 November pagi.
Jenderal Bintang Dua itu menjelaskan, para pria berbaju loreng tersebut berasal dari Garnisun. Dudung mengatakan, Satpol PP kerap kesusahan saat menertibkan spanduk itu.
Baca Juga: Komentari Polemik HRS, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik Minta Parpol Tidak Memanfaatkan Polemik
"Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Begini, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara hukum. Harus taat kepada hukum," jelas Dudung.
Seperti yang telah dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari video yang diunggah pada 22 November 2020 dengan durasi sebelas menit lima puluh lima detik pada akun YouTube Hersubeno point' mengatakan bahwa hal tersebut tidak memiliki atasan dan tidak ada penjelasan dari Riad apakah itu dilarang atau ada larangan dari panglima TNI
"Tentu saja sikap mendua ini menjadi menarik perhatian pada satu sisi tentu saja Istana Presiden dan juga Mabes TNI tidak mau terlibat dalam persoalan itu." ucap salah satu tokoh di Indonesia Hersubeno.
Baca Juga: Penurunan Baliho Biasa Dilakukan oleh Aparat Gabungan, Pangdam Jaya: 900 Spanduk Sejak September
Tetapi di satu sisi tidak disebutkan hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang, jadi Pangdam Jaya memang dibiarkan sendiri beraksi di lapangan.
"Tidak diberi restu dan tidak dilarang, dalam memberikan suatu perintah saat Pencopotan Spanduk Rizieq Syihab." ujarnya
Tentu hal tersebut bisa terlihat setelah dinamika sebelumnya , yang mana Panglima TNI memberikan sebuah pernyataan yang sangat keras tentang kelompok-kelompok yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan.
Baca Juga: Kasus Djoko Tjandra Berlanjut, KPK Dalami Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain
Kemudian ada show on force di markas khusus TNI di Petamburan, dan kemudian panglima TNI melakukan kunjung-kunjungan ke markas pasukan Khusus.
"Tentunya hal tersebut menunjukan situasi negara dalam persepsi TNI dalam kondisi yang genting." ucap Hersubeno
"Kita harus berhati-hati dalam menanggapi perseteruan antara Pangdam Jaya dengan Markas FPI di Petamburan." imbuhnya.
Baca Juga: Gubernur Anies Sebut Perilaku 3M Warga Jakarta Cenderung Menurun, Hingga Sebabkan Peningkatan Kasus
Karena harus melokalisir hal tersebut, sebab secara resmi panglima TNI atau pun Istana tidak mengakui adanya perintah langsung.***
