PR CIREBON - Sebagaimana diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, atas pertimbangan dari pimpinan, dan pertimbangan keamanan, pihaknya telah menerapkan uji coba smart card (kartu pintar) untuk semua orang yang berkunjung ke DPR, termasuk anggota DPR itu sendiri.
Dengan begitu, lanjut Indra, setiap tamu, bahkan media yang ingin mengakses harus melapor dan punya janji terlebih dahulu, atau harus menyampaikan alasan yang jelas. Sehingga, tidak sembarangan gedung yang dapat diakses oleh orang lain.
Lebih lanjut Indra memastikan bahwa protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 bakalan dijalankan dengan seksama. Maka dari itu, setiap orang yang hendak masuk ke kawasan DPR akan diperiksa suhu tubuhnya, diwajibkan memakai masker, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun.
Baca Juga: Wagub DKI Jakarta Peduli Pernikahan Anak Habib Rizieq, Minta Siapkan Pengawas Protokol Kesehatan
Sementara itu, baru-baru ini, Indra juga berencana untuk menerapkan teknologi scan (pemindai) wajah bagi setiap orang yang hendak keluar masuk DPR.
Alasannya adalah untuk meningkatkan keamanan gedung parlemen. Hal tersebut juga sejalan dengan agenda e-Parlemen.
Penerapan smart card dan teknologi scan wajah bagi semua orang yang masuk kawasan kawasan DPR RI ini pun dinilai sebagai pemborosan atau menghambur-hamburkan uang.
Baca Juga: Terkait Penolakan Penguburan Jenazah Covid-19 di Cirebon, Bupati: Berikan Bimbingan ke Masyarakat
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi menegaskan, bahwa mestinya, disaat kondisi ekonomi masih susah karena terdampak pandemi Covid-19, semua lembaga melakukan pengetatan anggaran, bukan malah menghamburkan uang untuk hal yang tidak urgent.
"Setjen DPR ga punya sense of crisis. Sudah jelas situasi ekonomi sedang resesi, rakyat sedang susah. Seharusnya mereka melakukan pengetatan anggaran, mengencangkan ikat pinggang sebagai bukti empati terhadap rakyat,” katanya, Sabtu 14 November 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
“Bukan malah menghambur-hamburkan anggaran untuk hal-hal yang tidak urgent,"lanjutnya.
Baca Juga: Limbah Medis Meningkat, Menkes Terawan Minta Pemda Akselerasikan Penanganannya
Perlu diketahui, selama ini, setiap orang yang hendak masuk kawasan DPR selalu diperiksa dengan ketat. Orang yang hendak masuk pasti diperiksa barang bawaannya, diminta memperlihatkan ID, atau bagi yang tidak punya ID harus meninggalkan KTP untuk ditukar dengan kartu tanda pengenal tamu.
Belum lagi, di setiap gedung juga ada alat X-ray Security Scanner yang memindai isi tas atau bawaan setiap orang.
Bin menilai bahwa pengamanan yang dilakukan pengamanan dalam (Pamdal) DPR selama ini sudah mumpuni. Maka dari itu, dia meminta Kesekjenan DPR untuk tidak merealisasikan proyek yang dinilainya hanya untuk menghamburkan uang tersebut.
"Memang anggota DPR terancam siapa sih? Mesti ada pengetatan masuk lingkungan DPR? Justru selama ini DPR lah yang mengancam rakyat dengan regulasi-regulasi yang membuat rakyat makin terpinggirkan," pungkasnya.***