PR CIREBON - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang sebentar lagi akan dilaksanakan, agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Mahfud, dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengaku senang mendapatkan laporan pelaksanaan tahapan pilkada selama ini tidak menimbulkan kluster baru Covid-19 karena masih disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Saya gembira dengar laporan Bawaslu dan KPU tadi. Kenapa, karena sebelum pilkada disetujui dulu, terjadi protes supaya ditunda karena saat ini sedang Covid-19," katanya.
Baca Juga: Mengerikan Penelitian Terbaru, Covid-19 Tidak Bisa Hilang karena Gejala Bisa Sasar Otak dan Jantung
Rasa syukur ditunjukkan Mahfud, karena empat minggu menuju Pilkada 2020 tidak menimbulkan klaster Covid-19.
"Alhamdulillah hingga menjelang empat minggu lagi ke pemungutan suara, proses pilkada sejauh ini tidak menimbulkan klaster baru Covid-19, baik di DIY maupun di berbagai daerah lain di Indonesia," kata Menko Polhukam saat memberikan arahan persiapan Pilkada 2020 di depan para Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Sejauh ini proses dan tahapan pemilu telah mencapai lebih dari 50 persen. Khusus untuk tiga kabupaten di DIY yang akan menggelar Pilkada seperti dilansir Bawaslu, ditemukan 5 pelanggaran selama kampanye.
Baca Juga: Akhirnya Gisel Klarifikasi Terkait Video Syur Mirip Dirinya, Mengaku Sedih Tapi Jalani Saja
“Melalui Gunung Kidul ini saya berpesan kepada seluruh KPU dan Bawaslu serta Forkopimda di seluruh Indonesia untuk menjaga pilkada ini agar selesai dengan baik, tanpa muncul klaster baru Covid-19 dari tahapan-tahapan yang masih akan kita hadapi hingga tanggal 9 Desember mendatang,” ucapnya.
Pesan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sangat beralasan karena Pilkada 2020 akan melibatkan 309 kabupaten dan kota untuk memilih 270 kepala daerah.
“Kenapa melibatkan 309 kabupaten dan kota, karena provinsi yang menggelar pemilihan gubernur, juga akan ada kampanye di setiap kabupaten dan kota di wilayah itu,” katanya.
Baca Juga: Produk Rusia Banyak Meningkatkan Emisi Berbahaya Iklim, Vladimir Putin Teken Dekrit Lingkungan
Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono mengatakan, “Menjadi tantangan bagi kita karena sejauh ini kampanye tatap muka secara terbatas yang paling digemari oleh paslon, sementara kampanye secara daring jumlahnya sangat kecil,” ujarnya.
Pada pertemuan yang juga dihadiri langsung oleh Forkopimda Provinsi Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul tersebut, Menko Polhukam juga mengimbau kepada para pimpinan daerah agar lebih intensif berkomunikasi dan berkoordinasi untuk membantu penyelenggara pemilu dalam melaksanakan protokol kesehatan pada tahapan pemilu.***