Network
PR CIREBON - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 supaya tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Mahfud dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu 7 November 2020, mengaku gembira mendapatkan laporan pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada sejauh ini tidak menimbulkan klaster baru Covid-19 karena tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Saya gembira dengar laporan bawaslu dan KPU tadi. Kenapa, karena sebelum pilkada disetujui dulu, terjadi proses supaya ditunda karena saat ini sedang pandemi Covid-19,” kata Mahfud, saat berikan arahan persiapan Pilkada 2020 di depan para Ketua KPU, ketua Bawaslu, dan Forkopimda se-DIY.
Baca Juga: Demi Hadang Terorisme Masuk Prancis, Macron Minta Eropa Perkuat Perbatasan Schengen
Mahfud bersyukur dengan kondisi penyelenggaraan pilkada yang terlihat hingga menjelang empat minggu lagi tahapan pemungutan suara ini.
“Alhamdulillah hingga menjelang empat minggu lagi pemungutan suara, proses pilkada sejauh ini tidak menimbulkan klaster baru Covid-19, baik di DIY maupun di berbagai daerah lain di Indonesia,” tuturnya, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Sejauh ini proses dan tahapan pilkada sudah lebih dari 50 persen. Khusus untuk tiga kabupaten di DIY yang akan menggelar pemilihan kepala daerah sebagaimana yang dilaporkan oleh Bawaslu, ditemukan 5 pelanggaran selama kampanye.
Baca Juga: Kunjungi Gubernur Ridwan Kamil, Kepala BNN RI Meminta Pemprov Jabar Dukung Program P4GN
Kemudian, tidak satu pun dari pelanggaran itu yang terkait dengan protokol kesehatan.
“Oleh karena itu, melalui Gunung Kidul ini saya berpesan kepada seluruh KPU dan Bawaslu serta Forkopimda di seluruh Indonesia untuk menjaga Pilkada ini agar selesai dengan baik, tanpa muncul klaster baru Covid-19 hingga tanggal 9 Desember mendatang,” ucap Mahfud.
Pesan Menko Polhukam ini sangat beralasan mengingat Pilkada serentak 2020 ini akan melibatkan 309 kabupaten dan kota untuk memilih 270 kepala daerah.
Baca Juga: Tuduh Demokrat Curang Pilpres Tanpa Bukti, Donald Trump Dikritik Partainya Sendiri
“Kenapa melibatkan 309 kabupaten dan kota, karena provinsi yang menggelar pemilihan gubernur, juga akan ada kampanye di setiap kabupaten dan kota di wilayah itu,” kata Mahfud.
Dengan demikian, setiap harinya akan ada kampanye yang dilakukan oleh 715 pasangan calon di seluruh Indonesia.
“Menjadi tantangan bagi kita karena sejauh ini kampanye tatap muka secara terbatas yang paling digemari oleh paslon, sementara kampanye secara daring jumlahnya sangat kecil,” ujar ketua bawaslu DIY Bagus Sarwono.
Baca Juga: Tiongkok Cibir Klaim Kemenangan Trump di Pilpres AS, Netizen: Misinya Hancurkan Demokrasi Amerika
Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Forkopimda Provinsi DIY dan Kabupaten Gunung Kidul ini, Menko Polhukam juga menghimbau agar para pimpinan daerah secara intensif melakukan komunikasi dan koordinasi untuk membantu penyelenggara pemilu dalam menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pilkada.***
