Network
PR CIREBON - Menanggapi kabar kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang saat ini ramai dibicarakan publik, Mahfud MD buka suara.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu meminta, kepulangan HRS tak membuat kerusakan dan kegaduhan.
Mahfud mengatakan, jika ada yang membuat kerusakan saat menjemput Habib Rizieq pada 10 November nanti akan disikat.
Baca Juga: Isu Kecurangan Semakin Sengit, Joe Biden Hampir Kehilangan 138.339 Suara Akibat Salah Ketik
"Nah kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizieq, kita sikat, gitu. Kalau dia membuat kerusuhan," kata Mahfud, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Kamis, 5 November 2020.
Mahfud mengatakan kepulangan HRS adalah dengan membawa revolusi akhlak, maka para pengikut yang akan menjemputnya diharapkan memiliki akhlak yang pantas dan tidak membuat kerusakan.
"Karena Habib Rizieq itu mau pulang dengan revolusi akhlak," ujar Mahfud.
Baca Juga: Dalam Satu Bulan 2 Pahlawan Nakes RSD Gunung Jati Cirebon Gugur, Terkonfirmasi Positif Covid-19
Dalam kesempatan itu, Mahfud menyatakan, pemerintah tak membuat pengamanan yang istimewa. Namun, ia pun tak ingin terjadi kerumunan saat Rizieq tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten.
"Kalau diperkirakan ada perkumpulan massa maka pengamanannya begini, yang penting jangan membuat kerusuhan," katanya.
Mahfud yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim pemerintah tak pernah menghalangi Rizieq untuk kembali ke Tanah Air.
Baca Juga: BKPN Larang Uang Kembalian Digantikan Permen, atau jika Disumbangkan, Legalitas Lembaga Harus Jelas!
Menurutnya, jika terjadi halangan selama tiga tahun terakhir ini, sepenuhnya urusan Rizieq dengan pemerintah Arab Saudi.
"Sekarang sudah selesai, ya pulang aja. Kita kan enggak pernah menghalangi," katanya.
Mahfud menegaskan bahwa kabar pemerintah menghalangi kepulangan HRS tidak benar. Buktinya, saat ini jika HRS benar-benar akan pulang dan sudah diizinkan oleh Pemerintah Arab Saudi, maka Pemerintah RI pun memperailahkan.***
