Network
PR CIREBON - Pemberian gelar Bintang Mahaputra oleh Presiden Jokowi kepada Gatot Nurmantyo sempat mengundang curiga. Pasalnya, selain waktunya yang kurang tepat dan terkesan buru-buru, Gatot juga dikenal sebagai oknum yang kerap mengkritik pemerintah.
Atas hal tersebut, sejumlah publik sampai menuduh bahwa pemberian gelar tersebut untuk membungkam sikap kritis Gatot.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah bahwa pemberian Bintang Mahaputera tersebut untuk 'membungkam' daya kritis Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu.
Baca Juga: Dituduh Curang Oleh Trump, Biden: Tidak Ada yang Bisa Mengambil Demokrasi
Ditegaskan Mahfud pemberian penghargaan tersebut semata-mata karena Gatot merupakan mantan anggota kabinet, dalam hal ini mantan Panglima TNI.
"Ndak aneh, karena dia anggota kabinet dan bersama yang lain," ucap Mahfud, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Jumat, 6 November 2020.
Mahfud juga menerangkan bahwa selain Gatot, penghargaan yang sama juga diberikan kepada para mantan anggota kabinet lainnya. Penghargaan itu diberikan sebagai penghormatan atas pengabdian mereka kepada negara.
Baca Juga: Ramai Penentuan Pilpres AS, PBB Masih Sibuk Desak Israel Hentikan Penghancuran di Wilayah Palestina
"Semua anggota kabinet yang mendapat tugas di pemerintahan sampai satu periode selesai itu mendapat Bintang Mahaputera Adipradana,"ucapnya.
Menurut Mahfud, selain Gatot, ada juga Susi Pudjiastuti yang juga nanti akan mendapatkan gelar penghargaan, meskipun Susi termasuk kritis terhadap pemerintah.
Bahkan, Mahfud menerangkan, ada sekitar 30 orang mantan pembantu presiden yang belum mendapatkan Bintang Mahaputera dan nanti akan diberikan pada tanggal 11 November.
Baca Juga: Mau Trump Atau Biden yang Terpilih, Tiongkok Tetap Jadi Sasaran AS
Maka, Mahfud menyimpulkan, pemberian gelar Bintang tersebut tidak ada hubungannya dengan sikap kritis orang tersebut terhadap pemerintah.***
