Network
PR CIREBON – Disaat fokus mata dunia sedang sibuk menyoroti Pemilihan Presiden (Pilpres) AS, PBB sibuk mendesak Israel agar menghentikan aksinya menghancurkan wilayah tepi barat Palestina.
Israel diam diam terus melakukan pembongkaran ilegal rumah-rumah Palestina dan penggusuran paksa. Tujuh puluh tiga warga Palestina, termasuk 41 anak-anak, menjadi terlantar ketika pemerintah Israel menghancurkan rumah mereka di desa Khirbet Hamsa al-Fawqa di bagian utara Lembah Jordan yang diduduki, sebelah timur Tepi Barat.
Perwakilan Khusus Administrator PBB di Wilayah Pendudukan Palestina Yvonne Helle pun tak tinggal diam. Helle mendesak Israel untuk segera menghentikan aksinya.
Baca Juga: Mau Trump Atau Biden yang Terpilih, Tiongkok Tetap Jadi Sasaran AS
"Tiga perempat populasi masyarakat kehilangan tempat berlindung mereka, menjadikan ini insiden pengungsian paksa terbesar dalam lebih dari empat tahun," kata Helle seperti dikutip dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Kamis, 5 November 2020.
Perhatian tersebut tak hanya datang dari PBB, Badan-badan kemanusiaan pun ikut memberikan perhatian. Mereka mengunjungi komunitas tersebut dan mencatat 76 bangunan yang dihancurkan, lebih banyak daripada pembongkaran tunggal lainnya dalam dekade terakhir.
"Properti yang hancur - termasuk rumah, tempat penampungan hewan, jamban dan panel surya - penting bagi mata pencaharian, kesejahteraan dan martabat anggota masyarakat, yang haknya telah dilanggar," ujarnya.
Baca Juga: Jelang Peringatan Hari Pahlawan, 20 Usulan Nama Akan Dapat Gelar Pahlawan dari Presiden
Kondisi yang rentan dan mengkhawatirkan ini semakin diperparah oleh permulaan musim dingin dan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.
Helle menyebutkan sejauh ini pada tahun 2020, 689 bangunan telah dihancurkan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, lebih dari setahun penuh sejak 2016; menyebabkan 869 warga Palestina kehilangan tempat tinggal.
Kurangnya izin bangunan yang dikeluarkan Israel biasanya disebut sebagai alasan, meskipun, karena rezim perencanaan yang restriktif dan diskriminatif, warga Palestina hampir tidak pernah bisa mendapatkan izin.
Baca Juga: Penjualan Mobil Kian Menurun, Diduga Faktor Generasi Milenial, Berikut Penjelasannya
"Penghancuran adalah cara utama untuk menciptakan lingkungan yang dirancang untuk memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka," kata Helle.
Terletak di Lembah Jordan, Hamsa al-Fawqa adalah satu dari 38 komunitas Badui dan komunitas penggembala yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam 'zona tembak' yang dideklarasikan Israel.
Ini adalah beberapa komunitas yang paling rentan di Tepi Barat, dengan akses terbatas ke layanan pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur air, sanitasi, dan listrik.
Baca Juga: Waspada, Gunung Merapi Tingkatkan Status Siaga III, Berikut Daftar Zona Potensi Bahaya
Helle menegaskan bahwa penghancuran besar-besaran properti dan pemindahan paksa orang-orang yang dilindungi di wilayah pendudukan merupakan pelanggaran berat HAM dari Konvensi Jenewa Keempat.
Oleh karena itu, Helle dengan tegas menyeru kepada Israel untuk segera menghentikan pembongkaran yang melanggar hukum. ***
