PR CIREBON - Diketahui sejumlah anak pejabat negara menjadi peserta bakal calon kepala daerah yang akan di laksanakan pada 9 Desember 2020.
Salah satu di antaranya yaitu anak dari Presiden RI Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri sebagai calon walikota Solo.
Menanggapi hal ini Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mulyanto mengaku perihatin dengan sikap abai Presiden Joko Widodo terhadap berkembangnya praktek politik dinasti.
Baca Juga: Relawan Jokowi Diangkat Jadi Komisaris, Immanuel Ebenezer Sebut Perlu Berantas Copet-copet BUMN
Tentunya sikap ini sangat berbahaya bagi mas adepan demokrasi karena secara tidak langsung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan generasi kepemimpinan nasional secara terbuka.
"Pandangan saya politik yang moderen mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional," kata Mulyanto, dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari RRI.
Selain itu kerabat pejabat yang mencalonkan diri juga dirasa masih kurang pengalaman di bidang politik.
Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Presiden Prancis yang Sudutkan Umat Islam, Muhammadiyah: Kami Merasa Kecewa
Seharusnya menurut Mulyanto pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik.
"Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis," jelasnya.
Mulyanto mengungkapkan politik dinasti tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi.
Baca Juga: 5 Pelaku Anarkis Demo UU Cipta Kerja di Jember Diamankan, AJM Bantah Itu Anggotanya
"Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif," ungkapnya.
Menindak lanjuti peristiwa ini Mulyanto berharap pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini, dengan didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangnya praktek politik dinasti.
Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, ia khawatir sistem politik Indonesia akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.
Baca Juga: 5 Pelaku Anarkis Demo UU Cipta Kerja di Jember Diamankan, AJM Bantah Itu Anggotanya
"Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu," tuturnya.
"Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga," pungkasnya.
***