PR CIREBON - Tepat pada tanggal 16 Oktober 2020 kemarin, masa kepemimpinan Anies Baswedan sudah memasuki tahun ketiganya menjabat sebagai sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dalam kinerjanya menjabat sebagai gubernur, Anies dinilai belum berhasil secara signifikan dalam mengatasi persoalan macet, banjir, dan perkampungan kumuh di ibukota Jakarta.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai, bahwa kinerja Gubernur DKI Jakarta itu dalam mengatasi berbagai masalah yang sering disorot warga Jakarta seperti belum terlihat signifikan.
Baca Juga: Prosedur Tak Sejalan dengan HAM, Jokowi Didesak untuk Segera Terbitkan Perppu Cabut UU Ciptaker
Tutur Nirwono, Jakarta secara umum tengah menuju bunuh diri ekologis. Masalah banjir, kemacetan, kampung kumuh belum kelihatan hasilnya.
Dalam upaya mengatasi masalah itu, Anies justru dinilai semakin keteteran setelah adanya pandemi Covid-19. Hal ini pun, tambahnya, memaksa Anies untuk mengalihkan anggaran program prioritas untuk penanganan Covid19.
“Gubernur ke depan harus menentukan skala prioritas. Jika tidak, Jakarta menuju senjanya, semakin terpuruk,” tutur Nirwono kepada wartawan ditulis Sabtu, 17 Ooktober 2020, yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Baca Juga: PMI Kabupaten Cirebon Gunakan Plasma Darah untuk Sembuhkan Pasien Covid-19
Ia juga mengatakan, bahwa anggaran yang ada saat ini kian menipis. Maka dari itu, mustahil Anies dapat mengejar 23 janji kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 lalu.
Nirwono pun menyarankan kepada Anies untuk memilih skala prioritas di sisa dua tahun masa jabatannya. Skala prioritas itu pertama menurut dia yakni membenahi Jakarta pasca pandemi. Selain itu, mengatasi banjir, macet, dan melakukan penataan kampung kumuh.
"Penataan permukiman padat penduduk seharusnya juga menjadi fokus program. Sebab, dari sinilah perbaikan Jakarta dimulai," ucapnya.
Baca Juga: Satpam Pabrik di Bogor Sempat Diancam akan Dibunuh oleh Cai Changpan Jika Membocorkan Keberadaanya
Pada saat ini, lanjutnya, sejumlah kampung kumuh di Ibukota menjadi zona merah penularan Covid-19. Sebab, lingkungan tidak sehat dengan sanitasi buruk, air bersih, dan persoalan lainnya.
“Pembangunan kampung yang sehat harusnya menjadi prioritas pembangunan pada 2021,” ujarnya.
Dalam menata kampung kumuh, Nirwono meminta pemerintah untuk bijak dan tidak melanggar tata ruang. Penyediaan hunian harus berjalan bersamaan dengan penataan kampung kumuh.
Baca Juga: Menaker Gandeng Muhammadiyah dalam Penguatan dan Peningkatan SDM Indonesia
Selain itu, Nirwono juga mengingatkan agar Anies berjanji menyediakan 30 ribu rumah per tahun dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun dalam tiga tahun, target 30 ribu hunian itu belum tercapai. Padahal idealnya, mencapai 60 ribu hunian per tahun.
Menurutnya, janji rumah dengan Down Payment (DP) nol rupiah, juga tidak berjalan lancar. Padahal kebutuhan rumah sangat mendesak bagi warga Ibu Kota.
“DP nol tidak signifikan. Lebih baik bangun rusun sebanyak-banyaknya untuk penataan perkampungan kumuh. Begitu selesai masa jabatannya, Anies sudah menata seluruh kampung kumuh,” pungkasnya.***