Network
PR CIREBON- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemantau dan evaluasi terhadap perkembangan virus Covid-19 di Jakarta.
Berdasarkan pemantauan yang ada, pemerintah menyatakan telah mengurangi kebijakan rem darurat atau PSBB Transisi di ibu kota, mulai Senin 12 oktober 2020.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan, keputusan ini didasarkan pada beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS Rujukan Covid-19.
Melalui keterangan tertulis dari situs Pemprov DKI, Minggu 11 Oktober 2020, menyatakan bahwa terdapat perlambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif meski masih terjadi peningkatan penularan.
Baca Juga: Jangan Buru-buru Tuduh Penolak UU Cipta Kerja sebagai Kadrun, NU: Pembunuhan Karakter, Harus Paham
"Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan emergency brake (rem darurat) karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan,”tutur Anies, Minggu 11 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
“Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap. Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali," katanya.
Anies juga menjelaskan, grafis penambahan kasus positif dan kasus aktif harian mendatar (stabil) sejak dilakukan PSBB ketat, yaitu 13 September 2020. Kemudian, terdapat tanda awal penurunan kasus positif harian dalam 7 hari terakhir.
Baca Juga: Gagal Sampaikan Aspirasi Pendemo Tolak UU Cipta Kerja, Anies : Hanya Jokowi dan Tim yang Bicara
Pelandaian pertambahan kasus harian sejak pengetatan PSBB, tampak pada grafik kasus onset dan juga pada nilai Rt atau reproduksi virusnya.
