PR CIREBON - Partai Demokrat (PD) DPRD DKI minta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk berkoordinasi dengan DPRD DKI setiap ada perumusan kebijakan.
"Kalau mau buat kebijakan ajak DPRD ngomong, kan beberapa kali dia sendiri. Itu beberapa kali saya sudah bilang, tolong libatkan seluruh komponen masyarakat," ujar anggota Fraksi PD DPRD DKI Jakarta Mujiyono, seperti dilansir PIkiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Hal itu disampaikan terkait penilaian tiga tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Juga: Menaker Bahas UU Perlindungan Pekerja Migran, Ida Fauziyah: Ini Harus Menjadi Prioritas
Menurut dia, di DKI ini banyak tokoh yang senior jadi bisa dimintai pendapat, jangan ambil kebijakan sendiri atau one man show.
Namun, Mujiyono juga menyadari bahwa dasar yang digunakan Anies untuk merumuskan kebijakan Jakarta bisa jadi bersifat prerogratif berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), terkait kebijakan yang bisa diambil pada saat pandemi seperti saat ini.
"Memang ada SKB dua menteri, Pemprov dalam kondisi seperti ini bisa ambil kebijakan sendiri, tapi jangan lupa, Jakarta ini milik bersama," jelasnya.
Baca Juga: Sektor Pariwisata Terkena Dampak Covid-19, Mahasiswa ITS Kembangkan Inovasi Virtual Reality Tourism
Selain itu, Mugiyono juga mengatakan, Partai Demokrat juga meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI diubah untuk memenuhi janji kampanye Anies yang tidak bisa terlaksana akibat pandemi Corona.