PR CIREBON – Adanya kabar bahwa akan ada pengadaan mobil dinas untuk para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menuai polemik. Ada beberapa pihak yang pro dan kontra soal pengadaan mobil dinas ini.
Kabar soal pengadaan mobil dinas untuk para pimpinan KPK ini dikomentari oleh Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2015-2019 Laode M Syarif.
Menurut Laode, soal pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di KPK dirasa kurang pantas, apalagi di saat masyarakat masih prihatin akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri ini.
Baca Juga: Pebalap Legend MotoGP Valentino Rossi Positif Covid-19, Tim Monster Energy Yamaha Kalang Kabut
“Pimpinan KPK dan seluruh jajaran-nya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan baru akibat dari pandemi Covid-19 yang menurut BPS sebanyak 26,42 juta sehingga kurang pantas untuk meminta fasilitas negara di saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang,” ujar Laode, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Terkait rencana pengadaan mobil dinas itu, Syarif pun mengingatkan kembali soal nilai-nilai luhur KPK seperti independen dan sederhana.
“Menurut saya, walaupun status KPK sekarang menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) tetapi nilai-nilai luhur KPK seperti Independen dan sederhana harus tetap dijunjung dan tidak boleh ditinggalkan,” tutur Laode.
Baca Juga: Pebalap Legend MotoGP Valentino Rossi Positif Covid-19, Tim Monster Energy Yamaha Kalang Kabut
Selain itu, dia juga mengaku pada masa pimpinan KPK jilid IV, pihaknya tidak pernah membahas pengadaan mobil dinas saat itu.
“Kami tidak pernah membahas tentang pengadaan mobil dinas buat pimpinan dan pejabat struktural,” ungkap Laode.
Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 lainnya Saut Situmorang juga menyoroti pengadaan mobil dinas tersebut.
Baca Juga: Rekomendasi 4 Aplikasi Reksa Dana untuk Pemula yang Bisa Gunakan E-Money ShopeePay
Saut dalam keterangannya, menyebutkan pengadaan mobil dinas tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan kinerja pimpinan KPK.
“Tidak ada kaitan langsung dengan kinerja pimpinan, misalnya, OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan kinerja lain. Saya naik Innova 4 tahun aman-aman saja,” ucap Saut.
Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengingatkan nilai-nilai integritas Komisi Pemberantasan Korupsi, salah satunya kesederhanaan terkait pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinnan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.
Baca Juga: PKS dan Demokrat Dihimbau Tempuh Jalur Legislative Review, Pengamat : Landasan Yuridis yang Kuat
“KPK pada dasarnya dilahirkan dengan semangat pemberantasan korupsi serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, salah satunya kesederhanaan,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
“Namun, seiring dengan berjalannya waktu, nilai itu makin pudar,” ujar Kurnia.
ICW mencatat terdapat dua momen yang menunjukkan keserakahan dari pimpinan KPK, yakni pertama, saat tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji pimpinan KPK; kedua, ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobil dinas seharga Rp1 miliar.
Baca Juga: Dorong Wisata Domestik, Kemenparekraf Siapkan Program Diskon di Sektor Pariwisata
Menurut dia, seharusnya sebagai pimpinan lembaga antikorupsi, semestinya mereka memahami dan peka bahwa Indonesia saat ini sedang dilanda wabah Covid-19 yang telah memporak-porandakan ekonomi masyarakat.
“Tidak etis jika malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran rupiah tersebut,” tuturnya.
Berdasarkan informasi, anggaran untuk mobil dinas Ketua KPK senilai Rp1,45 miliar, empat Wakil Ketua KPK masing-masing Rp1 miliar, dan Dewas KPK masing-masing Rp702 juta.***