PR CIREBON- Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa pasokan vaksin Covid-19 mulai tersedia pada November 2020 seiring dengan kapasitas produksi sejumlah produsen vaksin yang bekerja sama dengan Indonesia.
Ketersediaan vaksin itu dipastikan dalam pertemuan delegasi Indonesia yang terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investigasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun dan Direktur Utama Bio farma Honesti Basyir.
Saat bertemu dengan pimpinan perusahaan produsen vaksin Covid-19 yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac di Tiongkok, Pada Sabtu 10 Oktober 2020.
Baca Juga: Ruhut Senang Ferdinand Mundur dari Demokrat,: Setelah Masuk, Dia Kaget dan Sadar, Pantas Keluar
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 12 Oktober 2020 disebutkan jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.
Untuk tahun ini, Cansino menyanggupi 100.000 vaksin (single dose/dosis tunggal vaksinasi) pada November 2020, dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021.
Sementara itu, G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose/dua dosis vaksinasi) tahun ini, dan yang 5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 jta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020.
Baca Juga: Telak Balikkan Tuduhan Juru Bicara Intelejen Bongkar Misi Rahasia, Pakar: Fahri dan Fadli Masih Orba
Tak hanya itu, G42/Sinopharm juga akan menambah 15 juta vaksin dalam bentuk bulk.
Untuk tahun 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose).
“Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik,” kata Menkes Terawan, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Menkes mengatakan para garda terdepan dan yang tak mampu secara ekonomi akan khusus dibayarkan vaksinnya oleh pemerintah.
“Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah,”tuturnya.
Baca Juga: Sudah Tepat Mahasiswa Ikut Demo Tolak UU Omnibus, P2G: Bukti Mereka Tak Berjarak dengan Rakyat
Terawan bersama jajarannya telah menyiapkan program vaksinasi Covid-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas.
Sejak akhir September 2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19.
Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin.
Baca Juga: Alasan Kuat Mundur dari Demokrat, Ferdinand Hutahaean Ngaku Berbeda Pandangan Soal UU Omnibus Law
Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerjasamanya.***