PR CIREBON – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dianggap membuat kegaduhan oleh beberapa pihak, hingga kehadirannya selalu mengalami penolakan massa.
Din Syamsuddin, selaku KAMI pun menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan mengatakan bahwa awalnya dia menulis surat sebagai kritik ke pemerintah karena dia khawatir dianggap menciptakan kegaduhan.
Akan tetapi, Din menilai justru sebenarnya pemerintah sendiri yang menciptakan kegaduhan, salah satunya adalah pengesahan UU Cipta Kerja yang mendadak dan dimajukan dari jadwal semula. Semula, RUU itu direncanakan akan dibawa ke paripurna pada 8 Oktober 2020, tetapi tiba-tiba dimajukan pada Senin, 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Lakukan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenkeu Pastikan APBN Bisa Dirasakan Masyarakat
Din mengatakan, justru dengan langkah pemerintah yang tentu bersama DPR malah menimbulkan kegaduhan. Aksi-aksi penolakan sebelumnya membuktikan bahwa UU itu banyak yang tidak menyetujuinya.
"Kami tidak dapat memahami apakah pemerintah bersungguh-sungguh ingin menciptakan ketidakgaduhan atau sebaliknya justru ingin mendorong kegaduhan itu sendiri?" kata Din dalam suratnya pada Selasa, 6 Oktober 2020, seperti dilansir Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi, partner sindikasi konten Viva.
Din mengaku heran dengan kecenderungan pemerintah bersama DPR untuk mengesahkan sejumlah RUU untuk menjadi UU, seperti UU Minerba, Perppu yang dikebut menjadi UU Keuangan untuk Penanggulangan Covid-19 dan akhir-akhir ini UU Cipta Kerja yang dinilai potensial menimbulkan kegaduhan nasional yang lebih besar lagi.
Baca Juga: Pertanian Tumbuh 16,24 Persen di Tengah Pandemi, Jokowi: Petani dan Nelayan Perlu Terus Didorong
"Sayangnya pemerintah tidak menyadari dan bahkan terkesan mendukung DPR untuk tergesa-gesa mengesahkannya pada waktu malam, tanpa membuka ruang bagi aspirasi rakyat," ujar Din.
Pemerintah bersama DPR, lanjut Din, juga tetap bersikukuh melaksanakan Pilkada 2020. Walaupun banyak organisasi masyarakat seperti PBNU, PP Muhammadiyah, MUI, dan majelis-majelis keagamaan, serta organisasi-organisasi lain mengusulkan penundaan.
Hal ini, menurutnya, juga menimbulkan kegaduhan dan berawal dari kebijakan pemerintah sendiri.
Baca Juga: Najwa Shihab Dilaporkan ke Polisi, Fadli Zon: Kalau Hal Seperti Ini Dilaporkan, Demokrasi Macam Apa?
"Pemerintah seperti abai terhadap pilkada yang potensial menciptakan klaster baru persebaran wabah, dan sepertinya menutup mata dan telinga terhadap aspirasi rakyat dan merasa berkuasa untuk memenangkan kepentingannya di atas kepentingan rakyat banyak," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Din menambahkan bahwa jika terjadi kegaduhan akibat kebijakan yang tidak bijak itu, bukan rakyat yang salah dan dapat dipersalahkan, melainkan, pemerintah yang sesungguhnya merupakan penyebab kegaduhan. Sedangkan pemerintah berharap agar ada stabilitas di tengah pandemi Covid-19 saat ini.***