PR CIREBON - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Indonesia banyak menuai perdebatan. Pasalnya, pesta demokrasi lima tahunan tersebut akan digelar di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Diketahui, Pilkada 2020 ini akan serentak dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia.
Beberapa pengamat politik, meminta kepada pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut, dan menunda hingga pandemi menurun dan dapat terkendali.
Sebelumnya, dua organisasi keagamaan besar di Indonesia pun yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah juga meminta untuk mengkaji ulang Pilkada tersebut dengan mempertimbangkan penundaan.
Baca Juga: Trump Kecolongan, Asisten Terpercaya Positif Covid-19 hingga Harus Karantina Bersama Ibu Negara AS
Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru terhadap penyebaran virus Corona selama proses Pilkada 2020 berlangsung. Mengingat jumlah masyarakat yang akan berpartisipasi pada pemilihan tersebut tidaklah sedikit.
Meskipun banyak yang mengusulkan untuk menunda Pilkada di tengah pandemi Covid-19, KPU tetap akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut dengan ketentuan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19.
Hal itu pun diperkuat dengan pendapat Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Pilkada akan tetap diselenggarakan sesuai jadwal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pasalnya, tidak ada yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 ini berakhir.
Baca Juga: DPR Lamban Sikapi Pandemi Seolah Tak Penting, FORMAPPI: Hilang Momentum dengan Tunda Rapat Paripurna
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs Warta Ekonomi, Mahfud MD, selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menegaskan bahwa Pilkada tetap digelar pada 9 Desember 2020.
Mahfud mengatakan Pilkada tidak ditunda karena tidak ada satupun yang dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir di Indonesia.
Hal tersebut Mahfud sampaikan dalam diskusi virtual yang gelar oleh Mappilu PWI, Kamis 1 Oktober 2020.
"Bagi pemerintah sendiri, alasannya begini, kalau kita ikuti pendapat sebagian warga masyarakat agar Pilkada dilaksanakan sesudah pandemi berakhir, itu juga sulit diterima karena tidak ada satupun orang yang bisa meramalkan kapan Covid-19 itu berakhir," katanya.
Baca Juga: Raih Rating Tinggi Cukup Menjanjikan Ditonton, Simak 5 Fakta Drama Korea Record Of Youth
Karena itu, ia mengatakan bahwa pemerintah akan menggelar dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Mungkin Covid-19 akan selamanya bersama kita sehingga kita harus menyesuaikan diri melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa melakukan kegiatan yang biasa, yang diperlukan tapi juga sadar bahwa di hadapan kita, di samping kita di belakang kita itu ada Covid-19," ujarnya.
Ia mengatakan apabila Pilkada ditunda akan banyak daerah yang dipimpin oleh Plt. Sementara plt tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.***